Galang dana Rp5,6 miliar, lepas saham PSMS ke pasar
Kamis, 30 Januari 2014 - 11:12 WIB
Galang dana Rp5,6 miliar, lepas saham PSMS ke pasar
A
A
A
Sindonews.com - PT PeSeMeS Medan mencari dana segar sebesar Rp5,6 miliar bagi PSMS Medan untuk mengarungi kompetisi Divisi Utama 2014/2015. Angka Rp5,6 miliar yang dibutuhkan PSMS Medan itu diungkapkan Direktur PT PeSeMeS Medan Syukri Wardi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) di Mes PSMS Medan, Rabu (29/1). "Yang dibutuhkan Rp6,6 miliar. Dana pribadi saya ada Rp1 miliar. Jadi, Rp5,6 miliar yang harus dicari,"ungkap Syukri.
Di hadapan Ketua DPRD Medan Amiruddin dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemko Medan, Abdul Azis, Syukri membeberkan, jika anggaran tersebut, paling banyak diperuntukkan gaji pemain dan pelatih. Total ada 24 pemain lokal dan dua pemain asing menyusul akan dicari.
Selain itu, anggaran operasional juga akan memakan dana yang banyak, terlebih setelah kompetisi bergulir. "Gaji pemain dan pelatih Rp2,4 miliar. Gaji pemain ada yang Rp15 juta, apalagi nanti pemain asing bisa lebih lagi. Tapi kita lihat pemegang saham nanti apakah setuju dengan pemain asing yang diajukan," jelasnya.
Dalam RUPS tersebut, Syukri menjelaskan, para pemegang saham PT PeSeMeS Medan ada enam orang. Yakni, Ketua Umum PSMS Medan, Muhammad Fauzi Nasution, Sekretaris Umum Julius Raja, Edi Syahputra, mantan Ketua Umum PSMS Medan versi IPL, Benny Sihotang, dan Saktiawan Sinaga.
Syukri mengatakan, ada kemungkinan jika para pemegang saham akan melepasnya ke pasar. Hal inilah yang akan menjadi peluang kesempatan bagi pihaknya lain untuk membelinya sebagai rasa memiliki kebersamaan PSMS Medan. "Sebagian mungkin melepas sahamnya. Bagi yang ingin memiliki saham PT PeSeMeS Medan yang ingin melepaskannya ke publik," tandasnya.
Soal RUPS tersebut, lanjutnya, akta PSMS yang masih atas nama Benny Sihotang, harus diubah sesuai dengan Ketua Umum sekarang sebagai wakil dari seluruh para pemegang saham. "Benny bersedia melepas demi kemajuan PSMS. Itu akan diputuskan Sabtu (1/2) nanti. Yang ada sekarang harus diubah. Ketum mewakili seluruh mewakili pengurus dan pemegang saham atau diwakilan orang lain yang ditunjuknya. Karena saat saham kita daftarkan harus atas nama seseorang," jelasnya.
Ketua DPRD Medan Amiruddin mengapresiasi kemajuan PSMS saat ini. Katanya, dengan adanya kepengurusan dan notaris yang merujuk pada profesional klub sesuai regulasi PSSI. Dikatakannya, dengan profesionalan klub akan berdampak pada kemandirian dan kemajuan klub sendiri. Namun, lanjutnya, pengurus harus benar-benar mengelola klub tersebut.
"Saya yakin kalau dikelola dengan profesional, PSMS akan untung. Artinya, ini juga harus disertai dengan pemain-pemain yang profesional. Makanya nilai pemain menjadi mahal," ujarnya.
Dirinya pun akan mengajak Pemko Medan untuk membeli saham yang dilepas ke publik. Hal ini sebagai bentuk dukungan PSMS Medan, setelah diharamkannya klub-klub menerima dana APBD.
"Memang klub-klub sepak bola sekarang dilarang menggunakan dana APBD. Saya selaku Ketua DPRD akan berupaya dan mengimbau Plt wali kota untuk ikut sebagai penyerta modal dan juga kalau bisa seluruh Kab/Kota. Tapi, kita lihat apakah legal Pemko dapat sebagai penyerta modal. Kalau masalah saham, tentu yang bertanggungjawab Direktur dan pemegang saham sebagai bentuk laporan keuangan," pungkasnya.
Dikatakannya, jika suatu klub sudah legal dan berbadan hukum, menjadi jaminan bagi masyarakat untuk membeli saham yang dilepas. "Kalau sudah legalitas, orang pasti beli saham dan tergantung pemain. Kualitas pemain juga harus dilihat. Kalau kita punya kualitas pemain, dan ingin pindah akan mendapatkan keuntungan bagi klub," pungkasnya.
Di hadapan Ketua DPRD Medan Amiruddin dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemko Medan, Abdul Azis, Syukri membeberkan, jika anggaran tersebut, paling banyak diperuntukkan gaji pemain dan pelatih. Total ada 24 pemain lokal dan dua pemain asing menyusul akan dicari.
Selain itu, anggaran operasional juga akan memakan dana yang banyak, terlebih setelah kompetisi bergulir. "Gaji pemain dan pelatih Rp2,4 miliar. Gaji pemain ada yang Rp15 juta, apalagi nanti pemain asing bisa lebih lagi. Tapi kita lihat pemegang saham nanti apakah setuju dengan pemain asing yang diajukan," jelasnya.
Dalam RUPS tersebut, Syukri menjelaskan, para pemegang saham PT PeSeMeS Medan ada enam orang. Yakni, Ketua Umum PSMS Medan, Muhammad Fauzi Nasution, Sekretaris Umum Julius Raja, Edi Syahputra, mantan Ketua Umum PSMS Medan versi IPL, Benny Sihotang, dan Saktiawan Sinaga.
Syukri mengatakan, ada kemungkinan jika para pemegang saham akan melepasnya ke pasar. Hal inilah yang akan menjadi peluang kesempatan bagi pihaknya lain untuk membelinya sebagai rasa memiliki kebersamaan PSMS Medan. "Sebagian mungkin melepas sahamnya. Bagi yang ingin memiliki saham PT PeSeMeS Medan yang ingin melepaskannya ke publik," tandasnya.
Soal RUPS tersebut, lanjutnya, akta PSMS yang masih atas nama Benny Sihotang, harus diubah sesuai dengan Ketua Umum sekarang sebagai wakil dari seluruh para pemegang saham. "Benny bersedia melepas demi kemajuan PSMS. Itu akan diputuskan Sabtu (1/2) nanti. Yang ada sekarang harus diubah. Ketum mewakili seluruh mewakili pengurus dan pemegang saham atau diwakilan orang lain yang ditunjuknya. Karena saat saham kita daftarkan harus atas nama seseorang," jelasnya.
Ketua DPRD Medan Amiruddin mengapresiasi kemajuan PSMS saat ini. Katanya, dengan adanya kepengurusan dan notaris yang merujuk pada profesional klub sesuai regulasi PSSI. Dikatakannya, dengan profesionalan klub akan berdampak pada kemandirian dan kemajuan klub sendiri. Namun, lanjutnya, pengurus harus benar-benar mengelola klub tersebut.
"Saya yakin kalau dikelola dengan profesional, PSMS akan untung. Artinya, ini juga harus disertai dengan pemain-pemain yang profesional. Makanya nilai pemain menjadi mahal," ujarnya.
Dirinya pun akan mengajak Pemko Medan untuk membeli saham yang dilepas ke publik. Hal ini sebagai bentuk dukungan PSMS Medan, setelah diharamkannya klub-klub menerima dana APBD.
"Memang klub-klub sepak bola sekarang dilarang menggunakan dana APBD. Saya selaku Ketua DPRD akan berupaya dan mengimbau Plt wali kota untuk ikut sebagai penyerta modal dan juga kalau bisa seluruh Kab/Kota. Tapi, kita lihat apakah legal Pemko dapat sebagai penyerta modal. Kalau masalah saham, tentu yang bertanggungjawab Direktur dan pemegang saham sebagai bentuk laporan keuangan," pungkasnya.
Dikatakannya, jika suatu klub sudah legal dan berbadan hukum, menjadi jaminan bagi masyarakat untuk membeli saham yang dilepas. "Kalau sudah legalitas, orang pasti beli saham dan tergantung pemain. Kualitas pemain juga harus dilihat. Kalau kita punya kualitas pemain, dan ingin pindah akan mendapatkan keuntungan bagi klub," pungkasnya.
(aww)
