Menpora seperti Hakim Sarpin

JAKARTA - Dalam sepekan ini permasalahan sepak bola nasional menjadi buah bibir di kalangan pecinta si kulit bundar. Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora) dengan PSSI hingga saat ini tampaknya belum mampu mengurai benang kusut tersebut.

Perseteruan ini pun mendapat perhatian khusus dari Effendi Ghazali. Anggota Tim Ad Hoc Sinergis PSSI itu melontarkan kritikan keras menyusul surat pembekuan kegiatan sepak bola nasional oleh Kemenpora, pekan lalu.

Pria yang akrab dikenal di bidang komunikasi dan politik itu menganggap bahwa pembekuan patut dipertanyakan, khususnya dasar hukum yang digunakan Kemenpora. "Lepas dari niat baik, saya lihat kok Menpora hampir sama seperti hakim Sarpin dalam menemukan hukum baru," tegas Effendi, saat menjadi pembicara polemik Sindo Trijaya dengan tema "Mau Dibawa Kemana Sepakbola Kita" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2015).

Effendi memandang BOPI sebagai institusi yang coba menegakkan profesionalitas olahraga apakah juga cukup pantas untuk melakukan penilaian. Terlebih institusi itu dibentuk berdasarkan keputusan menteri (kepmen). "Logika hakimnya ada badan dibentuk menteri, dan berikan rekomendasi sehingga pembekuan lembaga mandiri."

Dia juga mengkritik BOPI yang dianggapnya tidak terbuka, salah satunya kepemilikan website. Namun tidak dapat dibuka oleh masyarakat. "Sudahkah BOPI profesional, dia mencantumkan website yang tidak diakses," terang Effendi.

Meski demikian, Effendi sepakat apabila tujuan Kemenpora mengeluarkan surat pembekuan untuk membenahi sepakbola tanah air. "Sekiranya secara hukum pembekuan dibenarkan dan baik pada sepakbola saya terima saja," pungkasnya.