Novak Djokovic Dilarang Masuk Australia Selama 3 Tahun
Senin, 17 Januari 2022 - 09:30 WIB
Ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews. Dia mengatakan Menteri Imigrasi, Alex Hawke tetap membatalkan visa Djokovic.
"Hasil yang didapat dari proses yang masuk ke Pengadilan Federal dan keputusan mereka: Visa dibatalkan oleh Menteri (Imigrasi Alex) Hawke," ucap Andrews.
"Pembatalan itu dikuatkan oleh Pengadilan Federal. Jadi sebagai akibatnya, dia (Novak Djokovic) akan dilarang masuk selama tiga tahun ke Australia," lanjutnya, dilansir skysport.
Djokovic sempat memenangkan banding pada upaya pertamanya untuk membatalkan keputusan deportasi yang dikeluarkan Pemerintah Australia. Saat itu, hakim menyebut keputusan pencabutan visanya tidak masuk akal.
Tapi, Hawke menggunakan wewenangnya untuk kembali membatalkan visa Djokovic pada Jumat (21/1/2022). Alhasil, Djokovic harus meninggalkan Australia pada Minggu (16/1/2022) malam dan tidak boleh datang lagi hingga tiga tahun ke depan.
"Sekarang ada beberapa alasan kuat yang mungkin bisa digunakan. Tapi, itu semua bersifat hipotetis saat ini. Setiap kebijakan akan ditinjau berdasarkan manfaatnya," pungkas Andrews.
"Hasil yang didapat dari proses yang masuk ke Pengadilan Federal dan keputusan mereka: Visa dibatalkan oleh Menteri (Imigrasi Alex) Hawke," ucap Andrews.
"Pembatalan itu dikuatkan oleh Pengadilan Federal. Jadi sebagai akibatnya, dia (Novak Djokovic) akan dilarang masuk selama tiga tahun ke Australia," lanjutnya, dilansir skysport.
Djokovic sempat memenangkan banding pada upaya pertamanya untuk membatalkan keputusan deportasi yang dikeluarkan Pemerintah Australia. Saat itu, hakim menyebut keputusan pencabutan visanya tidak masuk akal.
Baca Juga
Tapi, Hawke menggunakan wewenangnya untuk kembali membatalkan visa Djokovic pada Jumat (21/1/2022). Alhasil, Djokovic harus meninggalkan Australia pada Minggu (16/1/2022) malam dan tidak boleh datang lagi hingga tiga tahun ke depan.
"Sekarang ada beberapa alasan kuat yang mungkin bisa digunakan. Tapi, itu semua bersifat hipotetis saat ini. Setiap kebijakan akan ditinjau berdasarkan manfaatnya," pungkas Andrews.
(mirz)
tulis komentar anda