PP Pordasi Jalin Kerja Sama dengan Pemda Bali, Percepat Realisasi Zona Bebas Penyakit Kuda
loading...

PP Pordasi Jalin Kerja Sama dengan Pemda Bali, Percepat Realisasi Zona Bebas Penyakit Kuda
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia ( PP Pordasi ) menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mempercepat realisasi zona bebas penyakit kuda (Equine Disease Free Zone/EDFZ) dengan skala internasional di daerah tersebut. Kerja sama itu diwadahi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Pantai Mutiara, Sanur, Denpasar Selatan, Minggu, 23 Februari 2025.
Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PP Pordasi pada 1 Februari 2025. Salah satu poin pentingnya, yakni menekankan pentingnya animal welfare sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan peternakan dan olahraga berkuda.
Bali dinilai memiliki potensi besar menjadi tuan rumah event olahraga berkuda bertaraf internasional. Hanya saja, tujuan itu harus didukung standar kesehatan dan kesejahteraan kuda yang memadai.
"Saat ini Bali bebas penyakit kuda skala nasional, sehingga perlu ditingkatkan ke skala internasional. Bali memiliki potensi besar menjadi pusat olahraga berkuda dunia," ujar Ketua Komisi Peternakan, Kesehatan, dan Registrasi Ternak Kuda PP Pordasi, Muladno dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
Kunjungan PP Pordasi ke Bali tidak hanya bertujuan memantau dinamika peternakan kuda melalui pengecekan venue latihan dan kesiapan lokasi lomba berkuda. PP Pordasi juga ingin memastikan prinsip animal welfare diterapkan secara konsisten. Kunjungan ini juga adalah tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) Ketua Umum PP Pordasi dan Menteri Pertanian serta Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan.
Muladno menegaskan, sinergi antar instansi mulai pusat hingga daerah sangat penting untuk mewujudkan Bali sebagai zona bebas penyakit kuda skala internasional.
"Kuda yang ada di Bali harus teregistrasi mulai kuda lokal maupun elit. PP Pordasi, Pengprov Pordasi Bali mulai berkoordinasi dan mengurus semua itu," tegas Muladno.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ni Luh Sukadani, menyambut baik upaya PP Pordasi merealisasikan zona bebas penyakit kuda skala internasional. Dia juga berharap PP Pordasi turut mengembangkan konsep peternakan kuda berskala internasional dan sistem pengawasan yang ketat, sehingga terwujud zero kasus penyakit kuda di Bali.
"Untuk membuat zero kasus itu panjang, ini yang perlu dibahas ke depan, termasuk pengawasannya. Dinas juga tentu ada aturannya, bagaimana mengendalikan dan membatasi," ujar Ni Luh Sukadani.
Untuk mewujudkan hal itu, Ketua Pengprov Pordasi Bali, I Wayan Gede Suadnyana, memastikan akan mendukung penuh upaya PP Pordasi dan Pemprov. Nantinya, Bali akan dipersiapkan menjadi destinasi utama berbagai event olahraga berkuda. Gede Suadnyana menambahkan, kuda lokal Bali memiliki potensi besar untuk mendukung kegiatan olahraga pariwisata, seperti Polo.
"Potensi kuda lokal kita cukup besar. Jadi, kuda lokal bisa membackup semua sport pariwisata, seperti Polo dan lainnya. Kami di Pengprov Bali sangat mendukung penuh," pungkas Gede Suadnyana.
Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PP Pordasi pada 1 Februari 2025. Salah satu poin pentingnya, yakni menekankan pentingnya animal welfare sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan peternakan dan olahraga berkuda.
Bali dinilai memiliki potensi besar menjadi tuan rumah event olahraga berkuda bertaraf internasional. Hanya saja, tujuan itu harus didukung standar kesehatan dan kesejahteraan kuda yang memadai.
"Saat ini Bali bebas penyakit kuda skala nasional, sehingga perlu ditingkatkan ke skala internasional. Bali memiliki potensi besar menjadi pusat olahraga berkuda dunia," ujar Ketua Komisi Peternakan, Kesehatan, dan Registrasi Ternak Kuda PP Pordasi, Muladno dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
Kunjungan PP Pordasi ke Bali tidak hanya bertujuan memantau dinamika peternakan kuda melalui pengecekan venue latihan dan kesiapan lokasi lomba berkuda. PP Pordasi juga ingin memastikan prinsip animal welfare diterapkan secara konsisten. Kunjungan ini juga adalah tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) Ketua Umum PP Pordasi dan Menteri Pertanian serta Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan.
Muladno menegaskan, sinergi antar instansi mulai pusat hingga daerah sangat penting untuk mewujudkan Bali sebagai zona bebas penyakit kuda skala internasional.
"Kuda yang ada di Bali harus teregistrasi mulai kuda lokal maupun elit. PP Pordasi, Pengprov Pordasi Bali mulai berkoordinasi dan mengurus semua itu," tegas Muladno.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ni Luh Sukadani, menyambut baik upaya PP Pordasi merealisasikan zona bebas penyakit kuda skala internasional. Dia juga berharap PP Pordasi turut mengembangkan konsep peternakan kuda berskala internasional dan sistem pengawasan yang ketat, sehingga terwujud zero kasus penyakit kuda di Bali.
"Untuk membuat zero kasus itu panjang, ini yang perlu dibahas ke depan, termasuk pengawasannya. Dinas juga tentu ada aturannya, bagaimana mengendalikan dan membatasi," ujar Ni Luh Sukadani.
Untuk mewujudkan hal itu, Ketua Pengprov Pordasi Bali, I Wayan Gede Suadnyana, memastikan akan mendukung penuh upaya PP Pordasi dan Pemprov. Nantinya, Bali akan dipersiapkan menjadi destinasi utama berbagai event olahraga berkuda. Gede Suadnyana menambahkan, kuda lokal Bali memiliki potensi besar untuk mendukung kegiatan olahraga pariwisata, seperti Polo.
"Potensi kuda lokal kita cukup besar. Jadi, kuda lokal bisa membackup semua sport pariwisata, seperti Polo dan lainnya. Kami di Pengprov Bali sangat mendukung penuh," pungkas Gede Suadnyana.
(sto)