Olahraga Terdampak Perang Rusia vs Ukraina: Turnamen Tenis hingga Klub Sepak Bola Kena Getahnya

SAINT PETERSBURG - Perang Rusia vs Ukraina berdampak pada sejumlah event olahraga di negeri Beruang Merah tersebut. Turnamen ATP St. Petersburg Open yang telah berlangsung lebih dari 25 tahun menjadi salah satu korban.

ATP dalam siaran pers resmi mengumumkan kalendernya untuk paruh kedua 2022, Rabu (23/2/2022). ATP memindahkan turnamen St. Petersburg Open (ATP 250) ke ibu kota Kazakhstan, Nur-Sultan.



“Kalender baru juga mencakup relokasi St. Petersburg Open (ATP 250) ke Nur-Sultan, mengikuti lebih dari 25 edisi acara tersebut,” bunyi pernyataan ATP.

“Ibu kota Kazakhstan menjadi tuan rumah turnamen ATP pertamanya pada tahun 2020, dikeluarkan sebagai lisensi satu tahun dalam rangka memperluas peluang bermain dan menjelajahi pasar baru untuk tenis profesional, sebelum menjadi tuan rumah event kedua pada tahun 2021."



“ATP terus mengambil pendekatan yang cair pada kalender pertandingan dan jadwal masih dapat berubah. Setiap pembaruan lebih lanjut akan dikomunikasikan pada waktunya.”

St. Petersburg Open telah diadakan sejak 1995 dan pemenang sebelumnya termasuk Marat Safin, Andy Murray, dan peringkat dua dunia saat ini Daniil Medvedev.

Para pejabat Rusia membantah bahwa langkah itu ada hubungannya dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia oleh negara-negara dunia termasuk Amerika Serikat.

Selain cabang tenis, laporan media Barat mengklaim bahwa Badan Sepak Bola Eropa (UEFA) akan mencoret St. Petersburg sebagai tuan rumah final Liga Champions 2021/2022 yang akan diadakan di kota itu pada 28 Mei. Pejabat Rusia lagi-lagi membantah, bahwa tidak ada diskusi yang digelar soal masalah tersebut.

Di tempat lain, gelombang baru sanksi Amerika Serikat juga menyasar klub sepak bola Liga Premier Rusia, CSKA Moscow. Klub ini mayoritas dimiliki oleh badan pengembangan dan investasi yang dikelola negara Vnesheconombank (VEB).

CSKA Moscow muncul dalam daftar sanksi yang dikeluarkan Departemen Keuangan AS pada hari Selasa. Klub tersebut muncul bersama dengan sejumlah individu dan organisasi Rusia yang akan dikenakan sanksi menyusul pernyataan Vladimir Putin atas wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai "negara merdeka".