Menpora: Kok Saya Tak Diajak, Tunggu Laporan Tim Ad-Hoc dari Malaysia
Rabu, 17 Februari 2016 - 02:30 WIB
Menpora: Kok Saya Tak Diajak, Tunggu Laporan Tim Ad-Hoc dari Malaysia
A
A
A
JAKARTA - Keberangkatan Ketua Tim Ad-Hoc Agum Gumelar ke Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (16/2), mendapat tanggapan dari Menteri Pemuda dan Olaharaga (Menpora) Imam Nahrawi. Menpora menyatakan, menunggu informasi apa yang dibawa Agum sekembalinya bertemu dengan beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) FIFA di kawasan Asia tersebut.
Tim Ad-Hoc bentukan FIFA berkesempatan bertemu dengan anggota Exco FIFA, sebelum digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA di Zurich, Swiss, 26 Februari mendatang. Pertemuan sendiri disampaikan Agum dalam beberapa kesempatan untuk melaporkan perkembangan yang terjadi setelah dibentuknya tim Ad-Hoc oleh federasi sepak bola dunia tersebut.
Baca juga: Tim Ad-Hoc Bertemu Exco FIFA Bahas Nasib Sepak Bola Indonesia
Beberapa perwakilan FIFA yang akan ditemui Agum di antaranya seperti H.R.H Prince Abdullah, Kohzo Tashima, Mariano Araneta, dan juga akan turut hadir Presiden AFC Sheikh Salman. Dan bisa dipastikan, pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, tidak akan jauh dari usaha melepaskan sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA.
Saat ditanya awak media terkait keberangkatan Agum, Menpora sempat berseloroh mempertanyakan mengapa dirinya tidak diikutsertakan. Akan tetapi lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku akan menunggu laporan dari pertemuan Agum dengan beberapa anggota Exco FIFA di Kuala Lumpur.
“Oh pergi (keberangkan Agum ke Malaysia untuk bertemu dengan anggota Exco FIFA perwakilan Asia), kok saya tidak diajak,” seloroh Menpora di Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemnpora), Jakarta, kemarin. ''Nanti perkembangannya akan kami tanyakan seperti apa hasilnya,” sambung Menpora.
Lebih lanjut, saat dikonfirmasi apakah pemerintah kedepan akan ikut bergabung dengan tim Ad-Hoc, Menpora menegaskan belum akan bergabung. Dan untuk bergabung dengan tim Ad-Hoc yang sudah menggelar beberapa kali pertemuan setelah dibentuk FIFA, Menpora menegaskan akan membahas hal tersebut lebih dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
''Belum, belum (bergabung dengan tim Ad-Hoc). Karena kami juga masih mendiskusikan masalah itu, karena ini juga sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi akan kami diskusikan dulu dengan bapak presiden dan juga bapak wakil presiden (wapres),” papar Menpora.
Sementara itu, kabar terbaru datang jelang KLB, situs resmi FIFA merilis agenda resmi sidang Exco FIFA yang digelar dua hari sebelum KLB FIFA atau 24 Februari mendatang. Dan yang menarik, dalam tujuh agenda itu tidak tercantum rencana pembahasan mengenai situasi terkini dari kisruh sepak bola di Tanah Air.
Dalam poin C nomor 6 memang tercantum agenda lainnya. Akan tetapi dalam poin itu, Indonesia tidak ditulis dalam pembahasan. Seperti dikutip di situs resmi FIFA, Exco FIFA hanya akan membahas ratifikasi keputusan sejumlah Komite Darurat di lima Negara anggota seperti Honduras, Maladewa, Thailand, Benin, dan Guatemala.
Rilis agenda sidang Exco FIFA sendiri ditandatangani Plt Sekertaris Jenderal (Sekjen) FIFA, Markus Kattner. Dan dengan adanya kabar tersebut, tentu menjadi kabar baik adanya kekhawatiran sanksi pembekuan yang diterima Indonesia pada 30 Mei 2015 lalu bakal dinaikan statusnya ke Kongres FIFA. Dengan begitu, sanksi FIFA baru bisa dicabut dalam kongres selanjutnya.
Tim Ad-Hoc bentukan FIFA berkesempatan bertemu dengan anggota Exco FIFA, sebelum digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA di Zurich, Swiss, 26 Februari mendatang. Pertemuan sendiri disampaikan Agum dalam beberapa kesempatan untuk melaporkan perkembangan yang terjadi setelah dibentuknya tim Ad-Hoc oleh federasi sepak bola dunia tersebut.
Baca juga: Tim Ad-Hoc Bertemu Exco FIFA Bahas Nasib Sepak Bola Indonesia
Beberapa perwakilan FIFA yang akan ditemui Agum di antaranya seperti H.R.H Prince Abdullah, Kohzo Tashima, Mariano Araneta, dan juga akan turut hadir Presiden AFC Sheikh Salman. Dan bisa dipastikan, pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, tidak akan jauh dari usaha melepaskan sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA.
Saat ditanya awak media terkait keberangkatan Agum, Menpora sempat berseloroh mempertanyakan mengapa dirinya tidak diikutsertakan. Akan tetapi lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku akan menunggu laporan dari pertemuan Agum dengan beberapa anggota Exco FIFA di Kuala Lumpur.
“Oh pergi (keberangkan Agum ke Malaysia untuk bertemu dengan anggota Exco FIFA perwakilan Asia), kok saya tidak diajak,” seloroh Menpora di Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemnpora), Jakarta, kemarin. ''Nanti perkembangannya akan kami tanyakan seperti apa hasilnya,” sambung Menpora.
Lebih lanjut, saat dikonfirmasi apakah pemerintah kedepan akan ikut bergabung dengan tim Ad-Hoc, Menpora menegaskan belum akan bergabung. Dan untuk bergabung dengan tim Ad-Hoc yang sudah menggelar beberapa kali pertemuan setelah dibentuk FIFA, Menpora menegaskan akan membahas hal tersebut lebih dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
''Belum, belum (bergabung dengan tim Ad-Hoc). Karena kami juga masih mendiskusikan masalah itu, karena ini juga sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi akan kami diskusikan dulu dengan bapak presiden dan juga bapak wakil presiden (wapres),” papar Menpora.
Sementara itu, kabar terbaru datang jelang KLB, situs resmi FIFA merilis agenda resmi sidang Exco FIFA yang digelar dua hari sebelum KLB FIFA atau 24 Februari mendatang. Dan yang menarik, dalam tujuh agenda itu tidak tercantum rencana pembahasan mengenai situasi terkini dari kisruh sepak bola di Tanah Air.
Dalam poin C nomor 6 memang tercantum agenda lainnya. Akan tetapi dalam poin itu, Indonesia tidak ditulis dalam pembahasan. Seperti dikutip di situs resmi FIFA, Exco FIFA hanya akan membahas ratifikasi keputusan sejumlah Komite Darurat di lima Negara anggota seperti Honduras, Maladewa, Thailand, Benin, dan Guatemala.
Rilis agenda sidang Exco FIFA sendiri ditandatangani Plt Sekertaris Jenderal (Sekjen) FIFA, Markus Kattner. Dan dengan adanya kabar tersebut, tentu menjadi kabar baik adanya kekhawatiran sanksi pembekuan yang diterima Indonesia pada 30 Mei 2015 lalu bakal dinaikan statusnya ke Kongres FIFA. Dengan begitu, sanksi FIFA baru bisa dicabut dalam kongres selanjutnya.
(aww)
