DIY Sayangkan Sikap KONI Pusat Tunjuk Kaltim Tuan Rumah PON Remaja 2018
DIY Sayangkan Sikap KONI Pusat Tunjuk Kaltim Tuan Rumah PON Remaja 2018
A
A
A
YOGYAKARTA - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan sikap KONI Pusat yang secara sepihak memutuskan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja II 2018.
DIY menyatakan seharusnya penunjukan Kaltim menyertakan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ketua I KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto, mengatakan hal itu tak lepas dari beberapa regulasi yang mengikat terutama terkait penyelenggaraan PON.
Di antaranya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga terutama pasal 12 yang menyebutkan KONI mengusulkan tiga provinsi sebagai calon tuan rumah, dan pemerintah menetapkan satu provinsi sebagai tuan rumah PON.
"Kami secara resmi belum dapat info baik dari KONI Pusat maupun pemerintah. Dalam hal ini KONI Pusat seharusnya duduk bersama dan sepakat dengan pemerintah dahulu, tidak ngalor ngidul. Apalagi pembatalan penyelenggaraan PON Remaja 2017 yang rencana digelar di Jawa Tengah juga merupakan dampak kurang sinergi antara KONI Pusat dengan pemerintah," ujar Djoko.
Di sisi lain, pria yang juga merupakan Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) ini mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk tahun 2018 mendatang juga telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Maret 2017 lalu.
Dengan demikian, pembiayaan untuk penyelenggaraan maupun pengiriman kontingen belum tersedia. Begitu pula dengan persiapan atlet jelang ajang multievent olahraga tertinggi di Indonesia untuk atlet remaja.
Hal itu tentu bisa menyulitkan KONI daerah, terlebih jika pemerintah tidak segera menetapkan penyelenggaraan dan tuan rumah PON. Sebab KONI daerah tidak bisa secara legal menggunakan APBD untuk penyelenggaraan maupun pengiriman kontingen.
Persoalan sama juga pernah dialami KONI DIY tatkala memberangkatkan kontingen dalam PON I Remaja Jawa Timur pada tahun 2014 lalu. Tidak terdapatnya anggaran dari pemerintah daerah (pemda) membuat kesulitan kontingen saat itu.
Meski demikian, DIY mampu menorehkan prestasi dalam ajang tersebut dengan tiga medali emas, enam perak, lima perunggu, dan masuk dalam peringkat sepuluh besar. Dalam agenda PON Remaja II 2017 Jawa Tengah, KONI DIY sempat menganggarkan sekitar Rp2,5 miliar pada tahun 2016 lalu hingga kemudian ajang ini batal digelar karena ketidaksiapan tuan rumah, dana yang tersedia pun dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
Sebelumnya, Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman mengemukakan bahwa dalam Musyawarah Olahraga belum lama ini, secara aklamasi Provinsi Kaltim dinyatakan sebagai tuan tumah PON Remaja II 2018.
Adapun pertimbangan provinsi ini dipilih, selain karena kesanggupan tuan rumah dan tersedianya anggaran, juga telah terdapat sarana prasarana (sarparas) yang memadai terutama untuk PON 2008 lalu. Rencana ada sekitar 20-25 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Juli 2017, dengan tiga venue yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai.
DIY menyatakan seharusnya penunjukan Kaltim menyertakan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ketua I KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto, mengatakan hal itu tak lepas dari beberapa regulasi yang mengikat terutama terkait penyelenggaraan PON.
Di antaranya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga terutama pasal 12 yang menyebutkan KONI mengusulkan tiga provinsi sebagai calon tuan rumah, dan pemerintah menetapkan satu provinsi sebagai tuan rumah PON.
"Kami secara resmi belum dapat info baik dari KONI Pusat maupun pemerintah. Dalam hal ini KONI Pusat seharusnya duduk bersama dan sepakat dengan pemerintah dahulu, tidak ngalor ngidul. Apalagi pembatalan penyelenggaraan PON Remaja 2017 yang rencana digelar di Jawa Tengah juga merupakan dampak kurang sinergi antara KONI Pusat dengan pemerintah," ujar Djoko.
Di sisi lain, pria yang juga merupakan Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) ini mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk tahun 2018 mendatang juga telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Maret 2017 lalu.
Dengan demikian, pembiayaan untuk penyelenggaraan maupun pengiriman kontingen belum tersedia. Begitu pula dengan persiapan atlet jelang ajang multievent olahraga tertinggi di Indonesia untuk atlet remaja.
Hal itu tentu bisa menyulitkan KONI daerah, terlebih jika pemerintah tidak segera menetapkan penyelenggaraan dan tuan rumah PON. Sebab KONI daerah tidak bisa secara legal menggunakan APBD untuk penyelenggaraan maupun pengiriman kontingen.
Persoalan sama juga pernah dialami KONI DIY tatkala memberangkatkan kontingen dalam PON I Remaja Jawa Timur pada tahun 2014 lalu. Tidak terdapatnya anggaran dari pemerintah daerah (pemda) membuat kesulitan kontingen saat itu.
Meski demikian, DIY mampu menorehkan prestasi dalam ajang tersebut dengan tiga medali emas, enam perak, lima perunggu, dan masuk dalam peringkat sepuluh besar. Dalam agenda PON Remaja II 2017 Jawa Tengah, KONI DIY sempat menganggarkan sekitar Rp2,5 miliar pada tahun 2016 lalu hingga kemudian ajang ini batal digelar karena ketidaksiapan tuan rumah, dana yang tersedia pun dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
Sebelumnya, Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman mengemukakan bahwa dalam Musyawarah Olahraga belum lama ini, secara aklamasi Provinsi Kaltim dinyatakan sebagai tuan tumah PON Remaja II 2018.
Adapun pertimbangan provinsi ini dipilih, selain karena kesanggupan tuan rumah dan tersedianya anggaran, juga telah terdapat sarana prasarana (sarparas) yang memadai terutama untuk PON 2008 lalu. Rencana ada sekitar 20-25 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Juli 2017, dengan tiga venue yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai.
(sha)
Explore More