Ketua Komite Ad Hoc Integrity PSSI: Padamkan Apinya Baru Dibangun

Ahmad Riyadh menjadi salah satu yang sekarang warawiri Surabaya-Jakarta karena mendapat mandat menjadi Ketua Komite Ad Hoc Integrity PSSI. Setelah beberapa kali rencana melakukan pertemuan gagal, akhirnya wawancara dilakukan di Apartemen Slipi, setengah jam sebelum dia ke bandara untuk kembali ke Surabaya. Berikut wawancara eksklusif jurnalis KORAN SINDOMa’ruf dengan Riyadh.

Apa hasil pertemuan pertama Komite Ad hoc integrity PSSi bersama penasihat selain yang sudah disampaikan dalam sesi jumpa pers kemarin, Rabu (12/2)?

Pertama, kita sepakat satu visi semua yang hadir. Sepakat semua, satu visi sepak bola Indonesia harus baik dan bersih sehingga timbul dua hal. Dua hal apa yang harus dilalui, internal dan eksternal. Internal menjadi prioritas pertama; membenahi regulasi, regulasi disiplin, etik, dan mengenai hal-hal apa yang bisa dijadikan landasan komdis dan etik dalam menghukum.

Selama ini belum ada?

Saya beri contoh, lihat tayangan televisi saja bisa nggak dijadikan dasar menghukum? (Regulasi sekarang) Nggak bisa. Nanti dibuatkan regulasi, tayangan televisi, satu lagi dari genius sport, dan tayangan yang dilihat pengawas atau oleh siapa pun atau tayangan ulang yang dilihat beberapa pengurus nanti bisa diberikan sanksi.

Jadi, butuh dibuatkan regulasinya supaya tidak salah. Seperti Mojokerto Putra yang protes nggak dipanggil, tapi langsung sanksi. Padahal itu kankelihatan, tendangan penalti yang tidak diarahkan. Atau pemain sengaja menjebol gawang sendiri, apa perlu dipanggil? Tidak. Tapi, regulasinya harus jelas.

Bukannya Komite disiplin (Komdis) PSSi sudah menggunakan tayangan televisi sebagai bahan menjatuhkan sanksi?

Menggunakan, tapi pasti diprotes, pasti karena tidak ada peraturannya. Nanti bisa dibuat dalam pasal. Misalnya, berbunyi, jika komdis melihat televisi saja bisa menjatuhkan sanksi selama keputusannya kuorum. Kalau ada pertentangan, baru memanggil.

Dikasih regulasi seperti itu, tapi itu hanya salah satu contoh. Contoh lain, wasit yang dalam berita pertandingan menulis keterangan di berita acara pertandingan bahwa dia dipengaruhi tuan rumah, diancam memenangkan tuan rumah, perlu dipanggil atau jika tidak. Jika dipanggil sekali tidak hadir bisa dianggap mengakui.

Selama ini?

Harus dipanggil, kan? Ribet, kan. Sedangkan jadwal bergulir cepat. Salah satunya itu. Kedua adalah rekrutmen wasit. Bagaimana kemampuan fisik mereka. Karena kadang keputusan salah bukan sengaja, tapi memang fisiknya kurang memadai. Lalu, regulasi mengenai pengurus inti, (exco) misalkan. Perlu dijabarkan, boleh nggak excomerangkap manajer tim.

Jadi, belum ada (aturan rangkap jabatan)?

Tidak ada, selama ini bebas. Harus masuk etik atau nggak. Itu salah satu yang dibenahi.

Sepertinya butuh waktu cukup lama untuk melihat hasilnya?

Tidak. Timnya jalan bareng kemarin. Kita bagi kemarin. Yang dari fakultas hukum guru besar coba statuta dipelajari apa kurang benar yang memungkinkan, ini harus dibenahi.

Berapa lama?

Kami ini diberi waktu satu tahun untuk membenahi ini semua. Sambil menyiapkan komite tetap, ini kan ad hoc. Kongres ke depan, pengurus baru sudah harus ada komite tetap yang akan bekerja setiap hari, selama empat tahun.

Selama satu tahun lebih fokus membuat...?

Belum ini, nanti kami panggil. Kami bikin kuesioner kepada wasit dari Liga 1, 2, dan 3, tapi prioritas utama 1 dan 2. Nanti akan bikin kuesioner tertutup. Pertandingan mana, di mana yang sering terjadi intimidasi mulai dari yang halus dengan uang, kasar dengan ancaman, nanti kita tabulasi.

Selama kompetisi berapa kali. Ternyata kota A, nanti mereka kita panggil kalau perlu kita beri sanksi. Kalau dia sudah naik, bisa diturunkan. Apalagi kalau sudah disaksikan banyak orang, seperti itu, dikonfirmasi ke rekaman pertandingan. Tapi, kami tak mundur jauh-jauh hanya 2017/2018. Itu langkah intern.

Selanjutnya kami petakan regulasi. Mana ini ranah PSSI, ini ranah hukum pidana. Harus itu nanti saat MOU, PSSI ada regulasi karena secara hukum PSSI lebih berat dari pidana. Contoh suap. Penerima suap tiga tahun, pemberi maksimal lima tahun dihukum pidana.

Di PSSI bisa seumur hidup nggak boleh kelapangan sama sekali. Nah, itu harus dikolaborasikan. Misal, saat pemain melakukan gol bunuh diri, PSSI yang bisa menghukum dan memeriksa, kamu disuruh siapa, jika bilang pelatih, pelatih dihukum. Pelatih disuruh siapa, manajer, manajer dihukum. Manajer siapa yang menyuruh, kalau yang menyuruh dari luar PSSI, di sini hukum pidana bicara karena di luar keluarga PSSI.

Tapi anggota PSSi apakah dilaporkan ke pidana juga?

Iya, kalau ada suapnya. Kalau tidak ada bukti suap, tapi terindikasi, tetap diserahkan polisi. Karena suap itu harus ada bukti lo. Bukti transfer, ada atau nggak. Di PSSI jangankan disuap, gol bunuh diri yang sengaja saja bisa dihukum. Jadi, nggak tunggu suapsuap.

Ini berarti PSSi lebih aktif, bukan pasif?

Ke PSSI nggak usah membuktikan, selama ada... gol bunuh diri, indikasi suap. Seperti Mojokerto Putra bisa langsung dihukum. Kalau PSSI ada suap atau tidak bisa tetap dihukum. Tapi, polisi punya instrumen meneliti aliran uang, dana untuk menyelidik.

Ada anggapan tim ini sebagai pemadam?

Nggak apa-apa. Dianggap pemadam kebakaran nggak apa-apa. Kita benahi intern dulu. Percuma koar-koar di luar dalamnya bobrok. Internal kita perbaiki dulu dengan perangkatnya semua. Perangkat hukum menentukan penegakan hukum. Membangun sesuatu yang terbakar harus dipadamkan dulu apinya, baru bisa dibangun. Jika PSSI ada kebakaran di dapurnya, apa bisa langsung dibangun? Padamkan dulu apinya, baru dibangun.

Kenapa harus melibatkan orang-orang dari kepolisian dan kejaksaan?

Justru supaya bisa tahu masalah hukum dan mempelajari.

Bukan untuk membentengi?

Keliru kalau membentengi. Justru ini mempermudah kolaborasi sangat mempermudah, karena visi pemikiran antarpenyidik dengan kami sama untuk menegakkan benang kusut dalam penyelidikan. Tidak ada (membentengi) dan jangan sampai ke sana. Kami ingin ada jalur yang cocok. Kolaborasi ada. Keilmuan akademis ada profesor. Kalau tindakan terkait kepolisian ada pidana nggak perlu pikirpikir lagi kita.

Kenapa baru sekarang, setelah ada ramai-ramai. Padahal soal ini, kan sudah lama?

Ingat 2013 sudah ada dari FIFA untuk match fixingdan sudah ada MoU dengan polisi. Tapi ingat ada pembekuan La Nyalla Mattalitti, gonjang-ganjing sampai Pak Edy (Rahmayadi) yang juga digoyang. Situasi kapalnya masih goyang sehingga tidak ada titik persamaan.

Sekarang momennya tepat, betul-betul ternyata masyarakat menghendaki ini. Ini tugasnya PSSI untuk menyelesaikan, tapi negara hadir sekarang lewat kepolisian. Harus apa PSSI? Harus terima kasih, harus dukung karena ini untuk perbaikan. Apalagi teman-teman (komite ad hoc) yang kita rekrut independen semua.

Ada beberapa nama yang disebut, kemudian ada yang sudah di satgas. Apakah Komite Ad hoc akan ikut?

Semua nanti yang terlibat tidak ada pandang bulu, akan kita rekomendasikan apakah diberhentikan dihukum atau dietikkan atau dipidana.

Termasuk nama-nama yang beredar?

Semuanya. Jangan ditutup-tutupi bahkan ketua PSSI yang salah, ya harus dihukum. Nggak harus ditutup-tutupi, ini siapa. Ketua PSSI, excokalau bersalah melanggar etika, dihukum etik, disiplin dihukum disiplin. Pidana, ya pidana. Contoh begini, saya mau tanya, yang sekarang tersangka di polisi berapa? Sebelas.

Kan tidak mungkin hanya ada sebelas nama karena pasti ada saksisaksinya. Berarti polisi sudah punya data banyak, kan. Ini perlunya tim ad hocdatang ke polisi, Pak kita juga orangorang yang sudah diperiksa, tapi tidak tersentuh di jalur pidana, bisa disentuh jalur etika dan disiplin itu. Itu kepentingannya di situ. Karena polisi menentukan tersangka sudah pasti banyak sanksinya. Dari situ nanti kita nguping.

Jadi nanti ada permintaan?

Sudah, kita sudah ke polisi. Karena kita tahunya Kapolri, nanti disposisi ke mana.

Kapan kira-kira masyarakat bisa melihat dan merasakan hasil komite ad hoc?

Sudah tahu instruksi Presiden? Semua unsur diperintahkan, menteri, BUMN digerakkan. Itu langkah bagus pemerintah.

Kapan masyarakat bisa melihat dan merasakan hasil komite ad hoc?

Kan, baru kemarin bertemu. Saya ngomongini baru rencana. Karena kami baru kemarin. Sekarang baru melangkah surat menyurat. Termasuk nanti mewawancarai Vigit Waluyo lebih dalam. Dari hati ke hati sebagai sesama orang bola.

Vigit, kan teman di Jatim?

Siapa yang nggak teman, sebutkan. Siapa yang nggak (teman) sebutkan?

Nanti semua akan dimintai keterangan, semua nama yang disebut. Kapan bisa dilihat, apakah nanti ketika….?

Yang sudah di tangan polisi, ya kita menghormati, yang belum giliran kita.

Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan pengaturan pertandingan?

Banyak. Begini yang paling mengkhawatirkan, mental tiap tim yang ingin menang dengan segala cara, terutama tim yang orang-orang terkenal atau pimpinan daerah yang sayang pada rakyatnya. Mereka berpikir kalau sampai kalah, kasihan rakyat saya, malu itu. Mental ini yang perlu dibina.

Bahwa suporter harus dibiasakan dalam pertandingan ada kalah dan menang. Biasa selama pertandingan bagus. Orang biasa marah karena permainan bagus, tapi kalah, karena kepemimpinan wasit, itu yang memicu. Nanti kita mulai dari situ.

Kalau keuangan klub di mana tak semua klub punya dana banyak. Apakah itu memunculkan potensi pengaturan pertandingan?

Itu salah satunya sehat tidaknya klub menentukan. Kalau ada klub merekrut pemain sembarangan, tapi mereka menang-menang, sementara yang bagus kalah ya itu, itu salah satu yang harus dilihat. Di tengah jalan klubnya dijual atau pertandingan dijual bisa juga untuk menutupi defisit.

Bagaimana tentang isu soal juara yang diatur, sekarang jatah tim A, B, atau C. Komite Ad hoc masuk ke persoalan itu tidak?

Itu harus. Ini sedang kami amati, mana yang diatur, mana yang naik, turunnya diatur. Akan kami rekomendasikan sanksi. Memang salah satunya ini.

Salah satu targetnya ini?

Iya. Tapi, yang bahaya sebenarnya bukan Liga 1, tapi Liga 2. Yang naik atau turun. Kalau liga profesional sudah agak lebih baik.

Tapi, nanti keluar nggak rekomendasi yang menyebutkan kalau tim ini benar juara dan nggak ada setting?

Saya tidak menganalisis benar atau tidaknya. Saya mencari yang salah. Kita fokuskan. Tidak dituduh membongkar supaya tujuan, nggak ke sana, belum. Itu target kedua ketigalah. Target pertama yang salah harus ditunjukkan salahnya.

Sejauh ini apakah ada intervensi?

Alhamdulillah, tidak ada. Sejauh ini tidak ada.

Kalau ada tuntutan revolusi PSSi?

Itu di luar kewenangan kita. Revolusi itu kaningin memperbaiki secara cepat. Berapa kali kita sudah revolusi, hasilnya? Kami berusaha menjauhkan PSSI dari kepentingan sesaat. Kita ingin mereka duduk di PSSI benar-benar orang yang ingin membangun, bukan orang yang ingin memanfaatkan.