Pemerintah pastikan GP Bahrain aman
Jum'at, 04 April 2014 - 15:05 WIB
Pemerintah pastikan GP Bahrain aman
A
A
A
Sindonews.com - Pihak penyelenggara Grand Prix Bahrain bukan hanya disibukkan dengan kehadiran peserta balap F1 dan penonton di Sikruit Skahir atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sirkuit Internasional Bahrain (BIC) saja. Pasalnya, mereka juga harus mengantisipasi tindakan anarkis anti-pemerintah pada balapan seri ketiga ini.
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala keamanan di Bahrain, Tariq Hasan sudah menyiapkan personelnya untuk mengamankan balapan F1. Ini dilakukan agar balapan jet darat dapat berlangsung aman dari pengunjuk rasa anti pemerintah.
Dilansir DailyMail, Jumat (4/4) pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah Bahrain mendapat laporan bahwa sejumlah pengunjuk rasa bakal melakukan aksinya di distrik Al Seef Ibukota Manama. Salah satu pengunjuk rasa yang menyebut dirinya anggota kelompok Amnesty Internasional mengatakan, pemerintah daerah menyetujui balapan F1 hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka di negara ini.
"Setiap event olahraga besar pasti memiliki aspek politik yang kuat oleh pemerintah untuk menyoroti masing-masing negara dalam mengambil kebijakan. Jadi Amnesty ingin menggunakan balapan F1 untuk menarik perhatian di seluruh dunia bahwa ini adalah salah bahwa pemerintah Bahrain memiliki catatan buruk terhadap masalah hak asasi manusia," terang Spettl dikutip IOL.
Menanggapi soal masalah di Bahrain, presiden Federasi Otomotif Internasional (FIA), Jean Todt tak ambil pusing dan menolak untuk mencampuri masalah politk yang menyangkut pautkan balapan F1. "Kenyataannya adalah tidak ada federasi olahraga internasional yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam setiap konflik politik apapun. Keputusan untuk menggelar kompetisi balap F1 di negara didasarkan atas persetujuan semua pihak (pemerintah Bahrain) guna mempromosikan pengembangan balap F1," tukasnya.
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala keamanan di Bahrain, Tariq Hasan sudah menyiapkan personelnya untuk mengamankan balapan F1. Ini dilakukan agar balapan jet darat dapat berlangsung aman dari pengunjuk rasa anti pemerintah.
Dilansir DailyMail, Jumat (4/4) pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah Bahrain mendapat laporan bahwa sejumlah pengunjuk rasa bakal melakukan aksinya di distrik Al Seef Ibukota Manama. Salah satu pengunjuk rasa yang menyebut dirinya anggota kelompok Amnesty Internasional mengatakan, pemerintah daerah menyetujui balapan F1 hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka di negara ini.
"Setiap event olahraga besar pasti memiliki aspek politik yang kuat oleh pemerintah untuk menyoroti masing-masing negara dalam mengambil kebijakan. Jadi Amnesty ingin menggunakan balapan F1 untuk menarik perhatian di seluruh dunia bahwa ini adalah salah bahwa pemerintah Bahrain memiliki catatan buruk terhadap masalah hak asasi manusia," terang Spettl dikutip IOL.
Menanggapi soal masalah di Bahrain, presiden Federasi Otomotif Internasional (FIA), Jean Todt tak ambil pusing dan menolak untuk mencampuri masalah politk yang menyangkut pautkan balapan F1. "Kenyataannya adalah tidak ada federasi olahraga internasional yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam setiap konflik politik apapun. Keputusan untuk menggelar kompetisi balap F1 di negara didasarkan atas persetujuan semua pihak (pemerintah Bahrain) guna mempromosikan pengembangan balap F1," tukasnya.
(wbs)
