Menpora Bersikap Dingin Soal Pakta Integritas 6 Tim ISL Bermasalah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi menanggapi dingin penandatanganan pakta integritas enam klub Indonesia Super League (ISL) 2015 bermasalah di ruang Komisi X DPR RI Kamis (27/3/2015) malam. Penandatanganan yang disaksikan Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) seakan belum berkenan di hati Menpora.
Dalam penandatanganan itu, enam klub bermasalah yang masuk dalam Kategori D hasil verifikasi BOPI; Mitra Kukar, Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya dan Arema Indonesia, diperbolehan untuk ikut dalam kickoff ISL 2015 pada 4 April 2015, namun dengan syarat semua kekurangan bakal dilengkapi hingga paruh musim kompetisi.
Atas kesepakatan itu, BOPI terkesan melunak setelah sebelumnya badan yang berada di bawah kendali Kemenpora itu menglaim tidak akan memberikan rekomendasi kickoff bagi PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi ISL. Apakah Pemerintah melunak setelah menyadari dampak dari ditundanya kickoff ISL 2015?, Menpora mengatakan belum bisa berkomentar banyak terkait langkah BOPI yang mendukung pakta integritas tadi.
“Saya belum mendapat laporan resmi, detail, rinci dan utuh dari BOPI. Mungkin hari Senin (30 Maret -red) BOPI akan saya panggil,” kata Imam Nahrawi saat dihubungi Sindonews, Jumat (28/3/2015).
Menpora tidak merinci lebih jauh, apakah BOPI telah mengambil langkah yang benar dengan mendukung pakta integritas enam tim bermasalah di gedung parlemen, kemarin. Akan tetapi yang pasti, kepastian kickoff pada tanggal tersebut belum bersifat final karena pakta integritas yang juga disaksikan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, CEO PT Liga Indonesia, Djoko Driyono dan Ketua BOPI, Muhammad Noor Aman dilakukan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sehingga sifatnya hanya rekomendasi. (Baca juga : Soal Kick Off ISL, BOPI Beri Lampu Hijau)
Sekadar informasi, Ketua Komisi Olah Raga DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan akan mendukung langkah PSSI dan PT Liga untuk menggelar kickoff pada 4 April 2015 kendati enam klub masih terganjal syarat-syarat legalitas yang diminta BOPI. Sebagai bentuk dukungannya, Komisi Olahraga membuat pakta integritas untuk di tandatangani enam tim itu, saat menggelar RDPU. (Baca juga : DPR Minta BOPI Dibubarkan)
Berikut rincian persyaratan yang belum dilengkapi enam tim ISL Kategori D :
1. Mitra Kukar (laporan pajak, laporan kegiatan sosial)
2. Persela Lamongan (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial)
3. Gresik United (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial)
4. Perseru Serui (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial)
5. Pelita Bandung Raya (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial, kontrak stadion)
6. Arema Crounus (laporan keuangan, laporan pajak, kegiatan sosial, catatan pendirian klub dan NPWP, terindikasi bermaslah dalam pelunasan gaji pemain)
Dalam penandatanganan itu, enam klub bermasalah yang masuk dalam Kategori D hasil verifikasi BOPI; Mitra Kukar, Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya dan Arema Indonesia, diperbolehan untuk ikut dalam kickoff ISL 2015 pada 4 April 2015, namun dengan syarat semua kekurangan bakal dilengkapi hingga paruh musim kompetisi.
Atas kesepakatan itu, BOPI terkesan melunak setelah sebelumnya badan yang berada di bawah kendali Kemenpora itu menglaim tidak akan memberikan rekomendasi kickoff bagi PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi ISL. Apakah Pemerintah melunak setelah menyadari dampak dari ditundanya kickoff ISL 2015?, Menpora mengatakan belum bisa berkomentar banyak terkait langkah BOPI yang mendukung pakta integritas tadi.
“Saya belum mendapat laporan resmi, detail, rinci dan utuh dari BOPI. Mungkin hari Senin (30 Maret -red) BOPI akan saya panggil,” kata Imam Nahrawi saat dihubungi Sindonews, Jumat (28/3/2015).
Menpora tidak merinci lebih jauh, apakah BOPI telah mengambil langkah yang benar dengan mendukung pakta integritas enam tim bermasalah di gedung parlemen, kemarin. Akan tetapi yang pasti, kepastian kickoff pada tanggal tersebut belum bersifat final karena pakta integritas yang juga disaksikan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, CEO PT Liga Indonesia, Djoko Driyono dan Ketua BOPI, Muhammad Noor Aman dilakukan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sehingga sifatnya hanya rekomendasi. (Baca juga : Soal Kick Off ISL, BOPI Beri Lampu Hijau)
Sekadar informasi, Ketua Komisi Olah Raga DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan akan mendukung langkah PSSI dan PT Liga untuk menggelar kickoff pada 4 April 2015 kendati enam klub masih terganjal syarat-syarat legalitas yang diminta BOPI. Sebagai bentuk dukungannya, Komisi Olahraga membuat pakta integritas untuk di tandatangani enam tim itu, saat menggelar RDPU. (Baca juga : DPR Minta BOPI Dibubarkan)
Berikut rincian persyaratan yang belum dilengkapi enam tim ISL Kategori D :
1. Mitra Kukar (laporan pajak, laporan kegiatan sosial)
2. Persela Lamongan (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial)
3. Gresik United (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial)
4. Perseru Serui (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial)
5. Pelita Bandung Raya (laporan pajak, pembinaan usia muda, kegiatan sosial, kontrak stadion)
6. Arema Crounus (laporan keuangan, laporan pajak, kegiatan sosial, catatan pendirian klub dan NPWP, terindikasi bermaslah dalam pelunasan gaji pemain)
(bbk)