Arema Diberikan Izin, IPW: Nasib Persebaya?
Minggu, 05 April 2015 - 11:11 WIB
Arema Diberikan Izin, IPW: Nasib Persebaya?
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S Pane mendukung langkah kepolisian dengan memberikan izin pertandingan Arema versus Persija di Malang, Sabtu (4/4/2015) kemarin. Walaupun Menpora dan BOPI tidak mengeluarkan rekomendasi untuk laga Qatar National Bank (QNB) League 2015.
Neta meminta Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia jangan bersikap diskriminatif dalam melakukan pembinaan olahraga, khususnya sepak bola. Sebab, sikap diskriminatif pada Arema dan Persebaya bisa memicu kerusuhan dan gangguan keamanan yang akan merepotkan pihak kepolisian.
Sebab itu Ind Police Watch (IPW) mendukung langkah kepolisian memberikan izin pertandingan Arema versus Persija. IPW berharap kepolisian juga mempunyai sikap yang sama terhadap pertandingan Persebaya melawan Mitra Kukar.
"Jika kepolisian tidak "mengijinkan" dikhawatirkan suporter klub sepak bola itu (Persebaya) akan marah dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan," tutur Neta dalam siaran pers yang dikirim kepada Sindonews, Minggu (5/4/2015).
IPW menambahkan seharusnya Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang olahraga sepak bola nasional juga mempertimbangkan sisi keamanan dan potensi gangguan sosial lainnya. Mengingat klub sepak bola memiliki suporter yang fanatik.
"Sangat aneh, jika dalam laga QNB 2015, Menpora dan BOPI hanya memberi rekomendasi pada klub-klub lain. Sementara klub selegendaris Arema dan Persebaya tidak diberi rekomendasi. Sikap tersebut tidak hanya diskriminatif, tapi Menpora dan BOPI sudah memecahbelah persepakbolaan nasional.
Untuk itu IPW memberi apresiasi pada kepolisian yang sudah memberikan izin dan membiarkan Arema bertanding dengan Persija. Polri tidak larut dalam sikap arogansi Menpora dan BOPI yang diskriminatif. Bahkan Polri berhasil menunjukkan fakta kepada Menpora dan BOPI bahwa tanding Arema kontra Macan Kemayoran berjalan aman dan lancar.
Sebaliknya, jika ijin tanding tidak diberikan dipastikan kekacauan akan terjadi, mengingat suporter kedua klub sudah berada di Malang. "Jika kekacauan dan kerusuhan terjadi akibat kemarahan suporter, apakah Menpora dan BOPI akan bertanggungjawab? Faktor inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang persepakbolaan nasional. Sikap Menpora dan BOPI yang diskriminatif dan membahayakan keamanan ini agaknya perlu dicermati Presiden Jokowi."
Neta meminta Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia jangan bersikap diskriminatif dalam melakukan pembinaan olahraga, khususnya sepak bola. Sebab, sikap diskriminatif pada Arema dan Persebaya bisa memicu kerusuhan dan gangguan keamanan yang akan merepotkan pihak kepolisian.
Sebab itu Ind Police Watch (IPW) mendukung langkah kepolisian memberikan izin pertandingan Arema versus Persija. IPW berharap kepolisian juga mempunyai sikap yang sama terhadap pertandingan Persebaya melawan Mitra Kukar.
"Jika kepolisian tidak "mengijinkan" dikhawatirkan suporter klub sepak bola itu (Persebaya) akan marah dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan," tutur Neta dalam siaran pers yang dikirim kepada Sindonews, Minggu (5/4/2015).
IPW menambahkan seharusnya Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang olahraga sepak bola nasional juga mempertimbangkan sisi keamanan dan potensi gangguan sosial lainnya. Mengingat klub sepak bola memiliki suporter yang fanatik.
"Sangat aneh, jika dalam laga QNB 2015, Menpora dan BOPI hanya memberi rekomendasi pada klub-klub lain. Sementara klub selegendaris Arema dan Persebaya tidak diberi rekomendasi. Sikap tersebut tidak hanya diskriminatif, tapi Menpora dan BOPI sudah memecahbelah persepakbolaan nasional.
Untuk itu IPW memberi apresiasi pada kepolisian yang sudah memberikan izin dan membiarkan Arema bertanding dengan Persija. Polri tidak larut dalam sikap arogansi Menpora dan BOPI yang diskriminatif. Bahkan Polri berhasil menunjukkan fakta kepada Menpora dan BOPI bahwa tanding Arema kontra Macan Kemayoran berjalan aman dan lancar.
Sebaliknya, jika ijin tanding tidak diberikan dipastikan kekacauan akan terjadi, mengingat suporter kedua klub sudah berada di Malang. "Jika kekacauan dan kerusuhan terjadi akibat kemarahan suporter, apakah Menpora dan BOPI akan bertanggungjawab? Faktor inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang persepakbolaan nasional. Sikap Menpora dan BOPI yang diskriminatif dan membahayakan keamanan ini agaknya perlu dicermati Presiden Jokowi."
(bep)
