Pembentukan Pengprov Pordasi Bali Masih Menuai Polemik

Sedangkan Triwatty Marciano selaku Ketum PP Pordasi juga memberikan tanggapannya atas silang pendapat seputar pembentukan Pengprov Pordasi Bali. Triwatty menekankan agar segala proses tersebut harus melewati tahapan-tahapan sesuai denga aturan AD/ART yang berlaku.

"Siapapun yang memimpin Pengprov Pordasi Bali bagi Saya bukanlah masalah, namun yang terpenting harus mengikuti AD/ART, dan untuk itu semua saya menginginkan terlaksananya musprov ulang untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Triwatty Marchiano.

Bila memang akhirnya terjadi musprov ulang, lalu bagaimana dengan Surat Rekomendasi Konida Bali yang sudah beredar dan merekomendasikan Dicky Kamsari sebagai Ketua Pengprov Pordasi Bali kepada PP Pordasi? Ketut Suwandi selaku Ketua Konida Bali menyatakan semuanya berpulang kepada PP Pordasi, bagi I ketut Suwandi dipakai atau tidaknya surat rekomendasi tersebut oleh PP Pordasi tidak menjadi masalah bagi Konida Bali.

Menanggapi hal tersebut di atas, Dicky Kamsari pun menyadari bahwa Konida Bali memang hanya merekomendasi, sementara untuk surat keputusan dan pelantikan memang menjadi ranah dari PP Pordasi. Namun Dicky pun menyampaikan keberatannya bila musprov yang telah mendaulatnya menjadi Ketua Pengprov Pordasi Bali itu dibilang illegal dan sebagai buktinya adalah keluarnya surat rekomendasi dari Konida Bali atas hasil penyelenggaraan musprov tersebut.

"Kami berharap agar segala proses yang sudah Kami tempuh dalam membentuk kepengurusan Pengprov Pordasi Bali ini di hargai. Kami bersikap atas aspirasi dari semua teman-teman di Bali ini. Kami menolak bila diadakan musprov ulang, untuk itu kami berharap akan adanya inisiasi dan menunggu restu dari PP Pordasi," imbuh Dicky Kamsari.