Pembentukan Pengprov Pordasi Bali Masih Menuai Polemik

JAKARTA - Pembentukan Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi Bali masih menyisakan polemik. Dicky Kamsari sebagai orang yang menerima mandat dan amanah dari beberapa tokoh masyarakat dan tokoh olahraga berkuda di Bali untuk memimpin Pengprov Pordasi Bali sesuai dengan Surat Rekomendasi Konida Bali No 266/KONI-Bali/VIII/2020, 5 Agustus 2020, menyatakan dirinya beserta para pendukungnya sudah menjalankan prosedur Musyawarah Provinsi (Musprov) sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun PP Pordasi di bawah kepemimpinan Triwatty Marchiano menganggap ada aturan-aturan yang dilanggar dalam proses pembentukan Pengprov Pordasi Bali tersebut yang juga disertai dengan keberatan dari beberapa pelaku olahraga berkuda di Bali.

Sebenarnya, pembentukan Pengprov Pordasi Bali bermula jelang berakhirnya masa kepemimpinan H. Eddy Saddak sebagai Ketum PP Pordasi pada 2019 lalu. Bibit Soecipto yang saat itu menjabat sebagai Kabinpres PP Pordasi turut menginisiasi sekaligus mengumpulkan para tokoh masyarakat dan tokoh olahraga berkuda di Bali untuk bermusyawarah ikhwal pembentukan Pengprov Pordasi Bali. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya diputuskan bahwa Dicky Kamsari didaulat dan mendapat amanah untuk menjadi Ketua Pengprov Pordasi Bali. (Baca juga: 6 Calon Juara MotoGP 2020 Siap Taklukkan GP Eropa )

"Saat musyawarah tersebut, Saya pun baru mengetahui bahwa kepengurusan Pordasi di Bali sudah vakum selama kurang lebih 16 tahun. Saya pun sempat kesulitan untuk menelusuri struktur kepengurusan yang lama hingga akhirnya ditempuhlah musyawarah dengan para tokoh masyarakat disana yang hasilnya mendaulat Dicky Kamsari sebagai Ketua Pengprov Pordasi Bali," tutur Bibit Soecipto dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Selasa (3/11/2020).

Bibit menambahkan bahwa apa yang sudah ditempuh Dicky Kamsari beserta jajarannya sudah sesuai dengan prosedur hingga mendapatkan Surat Rekomendasi dari Konida Bali. Sementara itu, Dicky Kamsari menyatakan bahwa Penprov Pordasi Bali saat ini tetap solid dan tetap bekerja sesuai program yang telah direncanakan.

Menurut Dicky, apa yang sudah ditempuhnya telah sesuai dengan prosedur hingga tidak ada alasan bagi PP Pordasi untuk menghambat kinerja dari Pengprov Pordasi Bali. Dicky yang juga baru saja menggelar Rapat Konsolidasi dengan jajarannya pada Senin, 2 November 2020 lalu di Bali tersebut juga menyebut beberapa butir rencana kerja yang akan menjadi fokusnya beberapa waktu ke depan. (Baca juga: Stoner Nyinyir Rossi yang Pilih Bertahan di MotoGP )

"Rapat konsolidasi tersebut menghasilkan beberapa butir rencana kerja diantaranya adalah penyelenggaraan Rakerda yang akan digelar Bulan Desember mendatang dan juga pembentukan Pengcab-pengcab yang saat ini sudah terbentuk 5 Pengcab. Semua ini merupakan keinginan dari teman-teman di sini untuk tetap bekerja demi kemajuan olahraga berkuda di Bali meskipun Kami belum mendapat restu dari PP Pordasi," beber Dicky Kamsari.

Secara dukungan, Dicky Kamsari memang banyak didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh olahraga berkuda di Bali. Dari berbagai dukungan tersebut, Dicky juga meraih simpati dari 4 keluarga kerajaan di Bali yang siap membantunya dengan duduk di struktur kepengurusan Pengprov Pordasi Bali. Nama-nama tokoh seperti A.A. Ngurah Panji Astika (Penasehat), A.A. Bagus Adi Mahendra Putra (Penasehat), A.A. Ngurah Agung Erawan (Wakil Ketua), dan A.A. Ngurah Made Parwala (Bidang Humas).

Tak hanya dari kalangan tokoh keluarga kerajaan di Bali, Dicky pun mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh olahraga berkuda Indonesia diantaranya adalah Jupri Mardi, Bibit Soecipto, Nico Pelealu, dan Albert Extegenus Pelealu yang juga duduk di struktur organisasi Pengprov Pordasi Bali. Di sisi lain, Waketum II PP Pordasi, Widodo Edi Sektianto, sempat memberi tanggapan atas pembentukan Pengprov Pordasi Bali, menurut Widodo, dikarenakan Pengprov Pordasi Bali telah vakum selama 15 tahun lebih tentu penyelenggaraan Musprovnya berbeda dengan Pengprov yang aktif.

Tahapan tersebut di antaranya adalah dengan pembentukan panitia kecil yang mengajukan permohonan penyelenggaraan Musprov kepada PP Pordasi. Pembentukan panitia kecil tersebut juga diimbangi dengan penyelenggaraan kegiatan seperti kompetisi antar club atau mengikuti kompetisi diluar provinsi yang dilaporkan kepada PP Pordasi.

"Semua itu akan menjadi pertimbangan PP Pordasi dalam menjawab surat permohonan musprov tersebut, dan apabila disetujui, maka perwakilan PP Pordasi akan hadir saat musprov sebagai pengawas dan pemantau jalannya musprov," jelas Tutur Widodo.

Sedangkan Triwatty Marciano selaku Ketum PP Pordasi juga memberikan tanggapannya atas silang pendapat seputar pembentukan Pengprov Pordasi Bali. Triwatty menekankan agar segala proses tersebut harus melewati tahapan-tahapan sesuai denga aturan AD/ART yang berlaku.

"Siapapun yang memimpin Pengprov Pordasi Bali bagi Saya bukanlah masalah, namun yang terpenting harus mengikuti AD/ART, dan untuk itu semua saya menginginkan terlaksananya musprov ulang untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Triwatty Marchiano.

Bila memang akhirnya terjadi musprov ulang, lalu bagaimana dengan Surat Rekomendasi Konida Bali yang sudah beredar dan merekomendasikan Dicky Kamsari sebagai Ketua Pengprov Pordasi Bali kepada PP Pordasi? Ketut Suwandi selaku Ketua Konida Bali menyatakan semuanya berpulang kepada PP Pordasi, bagi I ketut Suwandi dipakai atau tidaknya surat rekomendasi tersebut oleh PP Pordasi tidak menjadi masalah bagi Konida Bali.

Menanggapi hal tersebut di atas, Dicky Kamsari pun menyadari bahwa Konida Bali memang hanya merekomendasi, sementara untuk surat keputusan dan pelantikan memang menjadi ranah dari PP Pordasi. Namun Dicky pun menyampaikan keberatannya bila musprov yang telah mendaulatnya menjadi Ketua Pengprov Pordasi Bali itu dibilang illegal dan sebagai buktinya adalah keluarnya surat rekomendasi dari Konida Bali atas hasil penyelenggaraan musprov tersebut.

"Kami berharap agar segala proses yang sudah Kami tempuh dalam membentuk kepengurusan Pengprov Pordasi Bali ini di hargai. Kami bersikap atas aspirasi dari semua teman-teman di Bali ini. Kami menolak bila diadakan musprov ulang, untuk itu kami berharap akan adanya inisiasi dan menunggu restu dari PP Pordasi," imbuh Dicky Kamsari.