29 Positif Covid-19 dari Atlet sampai Panitia di PON XX Papua, Terbanyak di Mimika

JAYAPURA - Kasus terinfeksi virus Covid-19 di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 menjadi 29 orang. Penderita terbanyak berada di Kabupaten Mimika dengan 13 kasus.

Jumlah tersebut diungkap Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Papua, Silwanus Sumule. Menurutnya, berdasarkan data yang didapat pada Selasa (5/10/2021) pukul 20.00 WIT, ada 29 kasus yang dilaporkan kepada pihaknya, namun satu orang sudah dinyatakan sembuh.



Dari 29 kasus tersebut, tidak semuanya berstatus sebagai atlet. Akan tetapi ada juga yang bertugas sebagai ofisial dan panitia pelaksana PON XX Papua.

"Ke-29 kasus tersebut terdiri dari Kabupaten Mimika 13 kasus, Kabupaten Jayapura tujuh kasus, Kota Jayapura enam kasus. Sisanya tiga kasus ada di Kabupaten Merauke," kata Silwanus dikutip dari laman resmi PON XX Papua, Rabu (6/10/2021).



"Asal atlet, ofisial dan panpel yang dinyatakan positif COVID-19 yaitu dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, NTT, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Silwanus mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan untuk kasus-kasus tersebut dilakukan di kapal-kapal dan juga rumah sakit yang sudah disiapkan oleh pihak yang bersangkutan. Menurutnya, Provinsi Papua sudah berpengalaman dalam menangani tingginya jumlah kasus positif corona sejak 2019, jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya.

"Penanganannya dilakukan dengan isolasi terpusat yakni pada kapal-kapal yang sudah disiapkan Satgas Covid-19 dan PB PON Papua. Lalu, juga pada rumah sakit mitra yang bekerja sama dengan PB PON Papua," jelas Silwanus.

"Provinsi Papua mempunyai pengalaman menangani COVID-19 dengan tingkat kasus yang tinggi sejak 2019 sehingga kami tetap akan melakukan penanganan baik di hulu maupun di hilir," pungkasnya.

Sekadar informasi, penanganan di hulu yang dimaksud adalah 3T atau tracing, test dan teraphy. Sedangkan di hilir Satgas Covid-19 mempersiapkan sejumlah rumah sakit baik milik pemprov, pemkab atau pemkot dan mitra.