Kemenpora Diminta Segera Selesaikan Tertundanya Honor Panpel AG 2018
Jum'at, 10 Juli 2020 - 04:05 WIB
loading...
Rapat antara Komisi X DPR RI dengan IKAPAN Asian Games 2018 terkait tertundanya honorarium serta intensif bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018. Foto: Dokumentasi sindonews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) diminta untuk bertanggung jawab dan mencari solusi, terkait tertundanya honorarium serta intensif bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) periode kerja Januari-Agustus 2016. Sejak dijanjikan pada Desember 2018, permasalahan tersebut hingga kini masih belum tuntas.
(Baca Juga: Ajak Masyarakat Berolahraga, Menpora Selipkan Sport Science dalam Program WAH )
Hal itu ditekankan dalam kesimpulan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR R yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, RI, Dede Yusuf dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018.
Rapat yang juga digelar secara virtual itu bertujuan untuk memperjuangkan pencairan honor dan insentif bonus yang berlarut-larut tidak kunjung selesai, di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7).
Berlarut-larutnya masalah honorarium tersebut mencederai semangat untuk memajukan olahraga nasional karena upaya masyarakat yang ingin membantu penyelenggaraan tidak mendapat penghargaan.
"Saya miris mendengar hal tersebut. Kami mendesak Kemenpora, Dirjen Anggaran, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan secepatnya masalah honorarium dan bonus panitia pelaksana Asian Games 2018,” ujar Dede Yusuf.
Setelah menunggu setahun lebih, bukan pencairan honorarium yang terjadi. Namun, munculnya hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal.
(Baca Juga: Ajak Masyarakat Berolahraga, Menpora Selipkan Sport Science dalam Program WAH )
Hal itu ditekankan dalam kesimpulan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR R yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, RI, Dede Yusuf dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018.
Rapat yang juga digelar secara virtual itu bertujuan untuk memperjuangkan pencairan honor dan insentif bonus yang berlarut-larut tidak kunjung selesai, di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7).
Berlarut-larutnya masalah honorarium tersebut mencederai semangat untuk memajukan olahraga nasional karena upaya masyarakat yang ingin membantu penyelenggaraan tidak mendapat penghargaan.
"Saya miris mendengar hal tersebut. Kami mendesak Kemenpora, Dirjen Anggaran, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan secepatnya masalah honorarium dan bonus panitia pelaksana Asian Games 2018,” ujar Dede Yusuf.
Setelah menunggu setahun lebih, bukan pencairan honorarium yang terjadi. Namun, munculnya hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal.
Lihat Juga :
