Turnamen Piala Kemerdekaan Jalan di Tempat?
Rabu, 24 Juni 2015 - 12:37 WIB
Turnamen Piala Kemerdekaan Jalan di Tempat?
A
A
A
JAKARTA - Hasrat pemerintah untuk menggulirkan dua turnamen, Piala Kemerdekaan dan Piala Panglima TNI dalam waktu dekat belum dibarengi langkah taktis. Hingga sebulan jelang kick off Piala Kemerdekaan, belum satu pun klub berhasil dirangkul.
Hal itu terungkap setelah Ketua Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) Muhammad Noor Aman membeberkan kondisi persiapan turnamen yang digagas Tim Transisi itu. BOPI yang bertugas memverifikasi kelayakan klub, mengaku belum menerima progres terkait klub peserta turnamen. Padahal dalam keterangan tertulis Tim Transisi, turnamen akan kick off 24 Juli 2015.
"Belum, belum satu pun klub yang mendaftar dan diverifikasi BOPI untuk Piala Kemerdekaan," kata Noor Aman saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2015) di kantor Menpora.
Dalam kesempatan terpisah, sinyal lambatnya progres penyelenggaraan turnamen Piala Kemerdekaan juga ditunjukkan oleh tidak adanya operator pertandingan. Open biding operator turnamen yang memang tengah digalakan Tim Transisi, namun nyatanya gagal karena pemerintah hari ini mewacanakan (kembali) menggandeng PT Liga Indonesia sebagai operator.
Rencana merangkul PT Liga Indonesia sebagai operator sejatinya telah muncul beberapa waktu lalu, ketika Menpora Imam Nahrawi memanggil CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono pada 27 April 2015 lalu. Pada saat itu juga, Joko menolak menggulirkan kompetisi di bawah kendali Tim Transisi. (Baca juga : Tolak Kompetisi di Bawah Tim Transisi, Ini Pernyataan 18 Klub)
Upaya pemerintah untuk merangkul PT Liga Indonesia sebagai operator turnamen belum habis. Secara mengejutkan, Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husein yang datang ke kentor Imam mengatakan akan membantu pemerintah menggandeng PT Liga Indonesia. "Kami masih berharap PT Liga sebagai operator bisa menyanggupinya," kata Djohar, Selasa (23/6/2015).
Atas kondisi tersebut, hingga kini nasib sepak bola nasional boleh dibilang belum menemui titik terang. Meskipun turnamen tersebut pada akhirnya bisa digelar pemerintah, klub sepak bola nasional masih menemui masalah karena tidak dapat mengecap panggung internasional menyusul jatuhnya sanksi FIFA. Pasalnya, turnamen-turnamen yang digagas pemerintah tidak mendapat 'label halal' dari federasi sepak bola Indonesia, PSSI.
Hal itu terungkap setelah Ketua Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) Muhammad Noor Aman membeberkan kondisi persiapan turnamen yang digagas Tim Transisi itu. BOPI yang bertugas memverifikasi kelayakan klub, mengaku belum menerima progres terkait klub peserta turnamen. Padahal dalam keterangan tertulis Tim Transisi, turnamen akan kick off 24 Juli 2015.
"Belum, belum satu pun klub yang mendaftar dan diverifikasi BOPI untuk Piala Kemerdekaan," kata Noor Aman saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2015) di kantor Menpora.
Dalam kesempatan terpisah, sinyal lambatnya progres penyelenggaraan turnamen Piala Kemerdekaan juga ditunjukkan oleh tidak adanya operator pertandingan. Open biding operator turnamen yang memang tengah digalakan Tim Transisi, namun nyatanya gagal karena pemerintah hari ini mewacanakan (kembali) menggandeng PT Liga Indonesia sebagai operator.
Rencana merangkul PT Liga Indonesia sebagai operator sejatinya telah muncul beberapa waktu lalu, ketika Menpora Imam Nahrawi memanggil CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono pada 27 April 2015 lalu. Pada saat itu juga, Joko menolak menggulirkan kompetisi di bawah kendali Tim Transisi. (Baca juga : Tolak Kompetisi di Bawah Tim Transisi, Ini Pernyataan 18 Klub)
Upaya pemerintah untuk merangkul PT Liga Indonesia sebagai operator turnamen belum habis. Secara mengejutkan, Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husein yang datang ke kentor Imam mengatakan akan membantu pemerintah menggandeng PT Liga Indonesia. "Kami masih berharap PT Liga sebagai operator bisa menyanggupinya," kata Djohar, Selasa (23/6/2015).
Atas kondisi tersebut, hingga kini nasib sepak bola nasional boleh dibilang belum menemui titik terang. Meskipun turnamen tersebut pada akhirnya bisa digelar pemerintah, klub sepak bola nasional masih menemui masalah karena tidak dapat mengecap panggung internasional menyusul jatuhnya sanksi FIFA. Pasalnya, turnamen-turnamen yang digagas pemerintah tidak mendapat 'label halal' dari federasi sepak bola Indonesia, PSSI.
(bbk)
