Bayar Denda 'Save Rohingya', Persib Kritik PSSI
Kamis, 28 September 2017 - 11:19 WIB
Bayar Denda 'Save Rohingya', Persib Kritik PSSI
A
A
A
BANDUNG - Persib Bandung menerima dan sudah membayar sanksi yang dijatuhkan Komisi Disiplin PSSI lantaran aksi bobotoh melakukan koregrafi 'Save Rohingya' dalam laga Persib vs Semen Padang pada 9 September lalu. Namun manajemen tetap menyimpan rasa tidak sependapat soal jatuhnya sanksi.
Meski sudah membayar denda Rp50 juta baru-baru ini, Persib terlihat masih kesal dengan sanksi tersebut. Sebab, aksi yang dinilai politis oleh PSSI itu justru adalah aksi kemanusiaan.
"Oleh Komdis (PSSI) ini dianggap melakukan pelanggaran, ada kaitannya dengan ranah politis. Itu sebetulnya kita tidak sependapat," kata Komisaris PT PBB Kuswara S. Taryono di Graha Persib, Kota Bandung, Rabu (27/9/2017).
Sanksi sendiri datang secara tegas melalui surat yang dikirim PSSI kepada Persib. Sanksi itu langsung diberikan PSSI tanpa lebih dulu meminta klarifikasi dari pihak Persib maupun Bobotoh.
"Sesungguhnya pandangan kami, idealnya Komdis sebelum memutus menghukum Persib dengan denda Rp50 juta, idealnya Persib itu diundang terlebih dahulu, apakah itu manajemen, panpel, termasuk Bobotoh, diundang dulu diminta keterangan," ungkapnya.
Menurutnya, ruang untuk meminta klarifikasi sebenarnya terbuka. Tapi, PSSI tidak melakukannya. PSSI melalui Komdis justru langsung menghukum Persib tanpa memberi ruang pembelaan.
"Terlalu terburu-buru mengaitkan (aksi Save Rohingya dinilai politis), kemudian ada putusan, ada denda. Padahal sesungguhnya dalam keputusan Komdis ada ruang yang tidak harus didenda, misalnya bisa dengan memberikan peringatan, memberikan teguran," jelas Kuswara.
Soal aksi tersebut, Persib juga sependapat dengan Bobotoh. Aksi yang dilakukan adalah aksi kemanusiaan. Tidak ada sedikit pun unsur politis. Sehingga, sanksi itu sangat disesalkan 'Maung Bandung'. "Kita punya keyakinan ini sangat tulus (aksi kemanusiaan) dari Bobotoh, jadi tidak mungkin nyambung ke ranah politis," ucapnya.
Meski menyesalkan sanksi itu, Persib pada akhirnya tetap patuh pada PSSI. Denda yang harus dibayar pun sudah dibayar. Uang yang dipakai adalah uang Persib. Sedangkan koin yang dikumpulkan Bobotoh untuk membayar sanksi ke PSSI pada akhirnya akan diserahkan untuk pengungsi Rohingya.
"Terlepas dari (ketidaksetujuan terhadap sanksi) itu, Persib mengacu pada keputusan itu, kita sudah merealisasikan denda tersebut," tutur Kuswara.
Persib pun memberi catatan untuk PSSI, khususnya Komdis. Ke depan, sebelum menjatuhkan sanksi, PSSI diminta lebih dulu menempuh upaya klarifikasi atas suatu kasus atau masalah.
"Ke depan kita berharap, terutama kepada Komdis, bahwa apabila ada hal-hal yang katakanlah misal menyangkut dianggap melakukan pelanggaran, kita harap pihak Persib diundang (klarifikasi) supaya jernih. Soal Komdis punya putusan atau pertimbangan (pada akhirnya), itu urusan lain," paparnya.
Sementara itu, Persib beberapa hari lalu melalui Komisaris Utama PT PBB sempat menyatakan berencana mengajukan banding karena tidak terima disanksi gara-gara aksi 'Save Rohingya'. Pada akhirnya, banding tidak dilakukan Persib sampai saat ini.
Padahal, sebelumnya Persib ngotot berencana mengajukan banding meski dalam surat dari PSSI sudah ditegaskan bahwa Persib tidak diperbolehkan melakukan banding. Persib pun memberikan jawaban mengambang saat disinggung soal kejelasan apakah akan tetap melakukan banding atau tidak setelah membayar denda.
"Denda dibayar. Untuk banding sedang dalam pembahasan di internal kita. Yang pasti Persib tidak sependapat dengan keputusan dan pertimbangan hukum (PSSI)," tandas Kuswara.
Meski sudah membayar denda Rp50 juta baru-baru ini, Persib terlihat masih kesal dengan sanksi tersebut. Sebab, aksi yang dinilai politis oleh PSSI itu justru adalah aksi kemanusiaan.
"Oleh Komdis (PSSI) ini dianggap melakukan pelanggaran, ada kaitannya dengan ranah politis. Itu sebetulnya kita tidak sependapat," kata Komisaris PT PBB Kuswara S. Taryono di Graha Persib, Kota Bandung, Rabu (27/9/2017).
Sanksi sendiri datang secara tegas melalui surat yang dikirim PSSI kepada Persib. Sanksi itu langsung diberikan PSSI tanpa lebih dulu meminta klarifikasi dari pihak Persib maupun Bobotoh.
"Sesungguhnya pandangan kami, idealnya Komdis sebelum memutus menghukum Persib dengan denda Rp50 juta, idealnya Persib itu diundang terlebih dahulu, apakah itu manajemen, panpel, termasuk Bobotoh, diundang dulu diminta keterangan," ungkapnya.
Menurutnya, ruang untuk meminta klarifikasi sebenarnya terbuka. Tapi, PSSI tidak melakukannya. PSSI melalui Komdis justru langsung menghukum Persib tanpa memberi ruang pembelaan.
"Terlalu terburu-buru mengaitkan (aksi Save Rohingya dinilai politis), kemudian ada putusan, ada denda. Padahal sesungguhnya dalam keputusan Komdis ada ruang yang tidak harus didenda, misalnya bisa dengan memberikan peringatan, memberikan teguran," jelas Kuswara.
Soal aksi tersebut, Persib juga sependapat dengan Bobotoh. Aksi yang dilakukan adalah aksi kemanusiaan. Tidak ada sedikit pun unsur politis. Sehingga, sanksi itu sangat disesalkan 'Maung Bandung'. "Kita punya keyakinan ini sangat tulus (aksi kemanusiaan) dari Bobotoh, jadi tidak mungkin nyambung ke ranah politis," ucapnya.
Meski menyesalkan sanksi itu, Persib pada akhirnya tetap patuh pada PSSI. Denda yang harus dibayar pun sudah dibayar. Uang yang dipakai adalah uang Persib. Sedangkan koin yang dikumpulkan Bobotoh untuk membayar sanksi ke PSSI pada akhirnya akan diserahkan untuk pengungsi Rohingya.
"Terlepas dari (ketidaksetujuan terhadap sanksi) itu, Persib mengacu pada keputusan itu, kita sudah merealisasikan denda tersebut," tutur Kuswara.
Persib pun memberi catatan untuk PSSI, khususnya Komdis. Ke depan, sebelum menjatuhkan sanksi, PSSI diminta lebih dulu menempuh upaya klarifikasi atas suatu kasus atau masalah.
"Ke depan kita berharap, terutama kepada Komdis, bahwa apabila ada hal-hal yang katakanlah misal menyangkut dianggap melakukan pelanggaran, kita harap pihak Persib diundang (klarifikasi) supaya jernih. Soal Komdis punya putusan atau pertimbangan (pada akhirnya), itu urusan lain," paparnya.
Sementara itu, Persib beberapa hari lalu melalui Komisaris Utama PT PBB sempat menyatakan berencana mengajukan banding karena tidak terima disanksi gara-gara aksi 'Save Rohingya'. Pada akhirnya, banding tidak dilakukan Persib sampai saat ini.
Padahal, sebelumnya Persib ngotot berencana mengajukan banding meski dalam surat dari PSSI sudah ditegaskan bahwa Persib tidak diperbolehkan melakukan banding. Persib pun memberikan jawaban mengambang saat disinggung soal kejelasan apakah akan tetap melakukan banding atau tidak setelah membayar denda.
"Denda dibayar. Untuk banding sedang dalam pembahasan di internal kita. Yang pasti Persib tidak sependapat dengan keputusan dan pertimbangan hukum (PSSI)," tandas Kuswara.
(bbk)
