Demi Kemajuan Sepak Bola Indonesia Jokowi Terbitkan Inpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi membangkitkan prestasi sepak bola Tanah Air. Salah satu terobosan yang diambil adalah mendorong semua potensi kekuatan di pemerintahan untuk bersama-sama mengambil andil mengembangkan olahraga paling populer tersebut.

Langkah itu dilakukan dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3/2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Lewat inpres tersebut, tak tanggung-tanggung, 15 pimpinan kementerian/lembaga diberi tugas untuk turut mengembangkan sepak bola. Ke-15 institusi dimaksud melibatkan 12 menteri, kapolri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Secara spesifik, menteri yang mendapat amanat adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Agraria, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Dalam inpres tersebut, para menteri, kapolri, gubernur, dan bupati/wali kota diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Hal ini tentu disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan wewenang institusi masing-masing.

Kepala Staf Kepresidenan (KPS) Moeldoko meyakini langkah tersebut bisa mendorong prestasi sepak bola Indonesia. Menurut dia, inpres itu telah melalui pembahasan bersama sejumlah pihak. “Mohon maaf saya belum baca. Tapi intinya seminggu yang lalu kami berdiskusi dengan Pak Presiden, dengan pegiat sepak bola. (Ini) untuk memikirkan siapa kira-kira yang pas untuk kita endorse bersama,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Dia menuturkan, pembangunan dapat dilakukan dengan pengembangan bakat sepak bola di Tanah Air, peningkatan jumlah dan kompetensi baik wasit maupun pelatih sepak bola serta pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu pihak-pihak yang dilibatkan diarahkan untuk melakukan pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola, penyediaan prasarana dan sarana baik stadion sepak bola ataupun training center sepak bola di seluruh Indonesia sesuai dengan standar internasional serta mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional. “Tapi intinya bahwa sepak bola itu menjadi hiburan masyarakat luas. Concern kita itu sehingga harus diatur, ” ujar mantan Panglima TNI itu.

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Adita Irawati mengatakan, dengan adanya inpres itu, persepakbolaan di Indonesia dapat lebih berprestasi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Maka dari itu pemerintah mengambil upaya secara terintegrasi dalam pembangunan sepak bola Indonesia. “Untuk itu dibutuhkan penanganan hulu ke hilir yang terintegrasi di beberapa kementerian,” tuturnya.

Menurut dia, inpres ini sudah menyerap aspirasi berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan. “Yang jelas kita sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk keprihatinan dan masukan para pemangku kepentingan,” sebutnya.

Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengapresiasi semangat penerbitan inpres tersebut. Namun dia juga mengingatkan agar jangan sampai inpres yang mengamanatkan tugas dan koordinasi kepada 12 kementerian/lembaga itu justru mengambil alih atau bertabrakan dengan PSSI yang juga dibentuk pemerintah.

“PSSI juga punya cabang di seluruh Indonesia di tiap kabupaten. Kalau untuk pembinaan dan pembibitan (pemain berbakat) ya nggak masalah. Cuma kalau bertabrakan dengan PSSI, pemerintah bisa dituduh mengambil wewenang PSSI. Ini kan dulu dibentuk pemerintah sebagai dasar statuta FIFA,” kata Nizar saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin malam.

Nizar menilai bagus jika inpres itu juga mengamanatkan untuk pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana persepakbolaan berstandar inernasional. Hanya saja seringkali sarana yang sudah dibangun itu tidak terawat. Dengan demikian perlu juga adanya perawatan terhadap sarana-prasarana yang sudah ada.

Selain itu politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa kementerian/lembaga, kepolisian, dan kepala daerah yang telah ditugaskan dalam inpres ini juga hendaknya menjalankan amanat inpres sehingga inpres ini betul-betul bisa memajukan sepak bola Indonesia. “Kalau inpres tidak jalan ya sama saja seperti inpres-inpres sebelumnya,” tandasnya.

Dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Head of Media Relation and Digital Promotion PSSI Gatot Widakdo mengatakan, secara prinsip PSSI menyambut baik perhatian pemerintah terhadap sepak bola. Menurut dia, beberapa poin yang ditulis dalam inpres cukup bagus, salah satunya adalah mendorong infrastruktur. “Membangun sepak bola tidak bisa sendiri dan sudah sewajarnya pemerintah ikut ambil bagian dalam pengembangan sepak bola,” kata Gatot.

Instruksi Presiden yang melibatkan BUMN itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur seperti lapangan dan tempat pemusatan pelatihan timnas. Alasannya, sampai sekarang, timnas belum memiliki lapangan. BUMN juga bisa membantu federasi dalam pembiayaan yang selama ini mereka lakukan secara mandiri. “Bantuan untuk pelatih juga penting untuk mengembangkan kemampuan mereka, sehingga bisa melahirkan pemain bagus,” kata Gatot.

Secara khusus, dia berharap federasi diundang pemerintah untuk bisa menyampaikan atau mempresentasikan perihal target yang dicapai sehingga bisa disinkronkan. PSSI berharap diberi kesempatan melakukan audiensi entah dengan Menpora atau bisa juga dengan Presiden agar masalah inpres ini disampaikan secara gamblang.

Senada, mantan pemain timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto menghargai perhatian pemerintah yang begitu besar ke sepak bola. Dia berharap semua pihak berpikiran positif terhadap langkah pemerintah yang mungkin akan memunculkan beragam komentar. Dia juga mengharapkan ada sinergi antara pemerintah dan federasi sehingga bisa berjalan bersama memajukan sepak bola Tanah Air.

“Kita bisa ambil contoh Vietnam, Qatar juga. Intinya bersinergi dan punya visi dan nawaitu yang sama, yaitu memajukan sepak bola bangsa ini,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut dia, sinergi itu dibutuhkan agar program pemerintah bisa seirama dengan roadmap yang telah disusun federasi. Jika memungkinkan, pemerintah bisa melalui Kemenpora memanggil PSSI untuk memaparkan program jangka pendek dan jangka panjang mereka. Dari situ pemerintah bisa melihat mana yang bisa disinergikan dengan federasi. “Sebab tidak mungkin juga mengabaikan federasi agar program ini bisa maksimal,” tambah Kurniawan.

Dia juga mengingatkan bahwa sebenarnya pengembangan olahraga, termasuk sepak bola, bisa dengan menghidupkan dan memaksimalkan diklat di beberapa provinsi yang sudah terbukti menghasilkan pemain berkualitas. Diklat, menurut Kurus-sapaan Kurniawawn-, jika memungkinkan dibangun sampai level kabupaten dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Nantinya pemerintah membuat turnamen atau kompetisi yang mempertemukan tim antardiklat. “Jika dulu diklat dengan pelatih biasa bahkan pelatih yang tidak memiliki sertifikat kepelatihan bisa melahirkan banyak pemain bagus, apalagi jika pelatih difasilitasi untuk mendapatkan pelatihan, hasilnya tentu lebih bagus,” tandasnya.