Inilah jurus Pemerintah untuk antisipasi sanksi FIFA
Senin, 10 Desember 2012 - 23:45 WIB
Inilah jurus Pemerintah untuk antisipasi sanksi FIFA
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Agung Laksono, menyiapkan jurus untuk mengnatisipasi sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia. Langkah antisipasi itu untuk melindungi pemain yang menjadi korban ambisi kepentingan pengurus PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).
Sanksi itu diperkirakan segera dijatuhkan FIFA setelah kedua kubu yang sama-sama ''kepala batu'' itu gagal menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan sampai batas waktu yang dijatuhkan FIFA, 10 Desember. Nasib sepak bola Indonesia akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Tokyo, Jepang, 14 Desember mendatang.
"Sekarang kami sedang membahas bagaimana untuk mengantisipasi masalah sanksi yang akan dijatuhkan FIFA. Yang pasti, kami akan mencari jalan keluarnya. Kasihan kan para pemain bisa menjadi korban dari konflik yang terjadi saat ini," ungkap Agung, dalam jumpa pers di Media Centre Kemenpora, Jakarta, kemarin.
Agung sendiri menilai, boleh saja PSSI mengklaim kehadiran utusan AFC dan FIFA membuktikan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), kemarin. Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tersebut, kedatangan perwakilan AFC dan FIFA tidak memberikan keputusan apapu, karena kedatangan mereka hanya bersifat pemantau.
"Tidak bisa diterjemahkan kehadiran AFC atau FIFA itu mengakui pelaksanaan KLB PSSI Palangkaraya. Bisa saja kehadiran mereka sebagai pemantau untuk melihat dan mendata pelaksanaan KLB PSSI lalu kemudian membuat laporan ke FIFA sebelum menggelar sidang Exco FIFA di Jepang, 14 Desember tentang keputusan sanksi kepada Indonesia," jelas Agung.
"Yang pasti, pemerintah tetap tidak akan memberikan rekomendasi pelaksanaan KLB PSSI Palangkaraya maupun kongres PSSI di Jakarta. Kami menganggap pelaksanaan KLB maupun kongres itu tidak sesuai dengan kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani dan harus menghadirkan voter Solo," tambahnya.
Sementara itu, staf ahli Kemenpora, Faisal Abdulah, menjelaskan, jika nantinya sanksi FIFA tidak bisa dihindari, pemerintah khususnya Menpora sudah menyiapkan beberapa langkah. Dan langkah-langkah tersebut sudah dibicarakan dengan mantan Ketua Komite Normalisasi (KN), Agum Gumelar, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo.
"Kami bukan hanya membahas masalah sanksi tetapi pak Agum dan bu Rita sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu jika ada sanksi dari FIFA. Saat ini, keduanya akan bergerak jika pemerintah menugaskan," jelas Faisal.
Sanksi itu diperkirakan segera dijatuhkan FIFA setelah kedua kubu yang sama-sama ''kepala batu'' itu gagal menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan sampai batas waktu yang dijatuhkan FIFA, 10 Desember. Nasib sepak bola Indonesia akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Tokyo, Jepang, 14 Desember mendatang.
"Sekarang kami sedang membahas bagaimana untuk mengantisipasi masalah sanksi yang akan dijatuhkan FIFA. Yang pasti, kami akan mencari jalan keluarnya. Kasihan kan para pemain bisa menjadi korban dari konflik yang terjadi saat ini," ungkap Agung, dalam jumpa pers di Media Centre Kemenpora, Jakarta, kemarin.
Agung sendiri menilai, boleh saja PSSI mengklaim kehadiran utusan AFC dan FIFA membuktikan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), kemarin. Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tersebut, kedatangan perwakilan AFC dan FIFA tidak memberikan keputusan apapu, karena kedatangan mereka hanya bersifat pemantau.
"Tidak bisa diterjemahkan kehadiran AFC atau FIFA itu mengakui pelaksanaan KLB PSSI Palangkaraya. Bisa saja kehadiran mereka sebagai pemantau untuk melihat dan mendata pelaksanaan KLB PSSI lalu kemudian membuat laporan ke FIFA sebelum menggelar sidang Exco FIFA di Jepang, 14 Desember tentang keputusan sanksi kepada Indonesia," jelas Agung.
"Yang pasti, pemerintah tetap tidak akan memberikan rekomendasi pelaksanaan KLB PSSI Palangkaraya maupun kongres PSSI di Jakarta. Kami menganggap pelaksanaan KLB maupun kongres itu tidak sesuai dengan kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani dan harus menghadirkan voter Solo," tambahnya.
Sementara itu, staf ahli Kemenpora, Faisal Abdulah, menjelaskan, jika nantinya sanksi FIFA tidak bisa dihindari, pemerintah khususnya Menpora sudah menyiapkan beberapa langkah. Dan langkah-langkah tersebut sudah dibicarakan dengan mantan Ketua Komite Normalisasi (KN), Agum Gumelar, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo.
"Kami bukan hanya membahas masalah sanksi tetapi pak Agum dan bu Rita sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu jika ada sanksi dari FIFA. Saat ini, keduanya akan bergerak jika pemerintah menugaskan," jelas Faisal.
(aww)
