30 Pengprov PB Muaythai Indonesia Desak Penyelenggaraan Munaslub
Sabtu, 04 April 2026 - 13:52 WIB
loading...
Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI), La Nyalla Mahmud Mattalitti di Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Foto: Dok. Media KONI Jatim
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) mendesak penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Desakan itu muncul untuk mengevaluasi kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Dinamika kepemimpinan di tubuh PB MI periode 2022–2026 mencapai titik kritis. Para pengurus provinsi menilai kepemimpinan PB MI saat ini telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Beberapa poin krusial yang menjadi landasan mosi tidak percaya tersebut meliputi, Pengambilan Keputusan Sepihak dan Kepemimpinan dinilai tidak partisipatif dan sering mengabaikan aspirasi daerah.
Gelombang mosi ini berasal dari mayoritas wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Surat resmi tersebut juga telah ditembuskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Merespons situasi ini, Bidang Hukum PB MI, Zulkifli Lubis, SH, menegaskan bahwa mosi tidak percaya merupakan hak konstitusional anggota. Sebagaimana diatur di AD/ART PB MI. Dengan adanya permintaan dari 30 Pengprov, maka PB MI wajib menyelenggarakan Munaslub berdasarkan ketentuan pasal AD/ART PB MI jelas Zulkifli.
Senada dengan hal itu, Bayu Rifwanda selaku Bidang Organisasi PB MI mengakui adanya hambatan serius dalam tata kelola organisasi. Situasi tersebut, kata Bayu, berdampak pada pembinaan atlet hingga agenda kompetisi yang tidak berjalan efektif.
“Sejumlah program pembinaan atlet, juri, hingga agenda kompetisi tidak berjalan efektif. Permintaan mekanisme organisasi yang transparan dan demokratis melalui Munaslub ini harus diakomodir agar arah pembinaan kembali fokus pada peningkatan prestasi atlet," ungkap Bayu dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Ketua MI Provinsi Maluku Utara, Abdul Halim Amrudani, SE, yang bertindak sebagai perwakilan Pengprov, menyatakan mengapa pihaknya ikut mendesak segera dilakukan Munaslub. Menurutnya, ini semua dilakukan demi masa depan Muaythai Indonesia.
“Kami dari seluruh Pengprov Muaythai se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan La Nyalla di PB Muaythai Indonesia saat ini. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh provinsi yang merasa aspirasinya tidak diakomodir. Ini adalah langkah darurat demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet Muaythai Indonesia," tegas Halim.
Para pengurus daerah berharap kemelut ini segera diselesaikan secara bijaksana melalui Munaslub. Hal tersebut guna melahirkan kepemimpinan baru yang lebih profesional dan solid demi kemajuan Muaythai Indonesia di kancah internasional.
Dinamika kepemimpinan di tubuh PB MI periode 2022–2026 mencapai titik kritis. Para pengurus provinsi menilai kepemimpinan PB MI saat ini telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Beberapa poin krusial yang menjadi landasan mosi tidak percaya tersebut meliputi, Pengambilan Keputusan Sepihak dan Kepemimpinan dinilai tidak partisipatif dan sering mengabaikan aspirasi daerah.
Gelombang mosi ini berasal dari mayoritas wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Surat resmi tersebut juga telah ditembuskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Merespons situasi ini, Bidang Hukum PB MI, Zulkifli Lubis, SH, menegaskan bahwa mosi tidak percaya merupakan hak konstitusional anggota. Sebagaimana diatur di AD/ART PB MI. Dengan adanya permintaan dari 30 Pengprov, maka PB MI wajib menyelenggarakan Munaslub berdasarkan ketentuan pasal AD/ART PB MI jelas Zulkifli.
Senada dengan hal itu, Bayu Rifwanda selaku Bidang Organisasi PB MI mengakui adanya hambatan serius dalam tata kelola organisasi. Situasi tersebut, kata Bayu, berdampak pada pembinaan atlet hingga agenda kompetisi yang tidak berjalan efektif.
“Sejumlah program pembinaan atlet, juri, hingga agenda kompetisi tidak berjalan efektif. Permintaan mekanisme organisasi yang transparan dan demokratis melalui Munaslub ini harus diakomodir agar arah pembinaan kembali fokus pada peningkatan prestasi atlet," ungkap Bayu dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Ketua MI Provinsi Maluku Utara, Abdul Halim Amrudani, SE, yang bertindak sebagai perwakilan Pengprov, menyatakan mengapa pihaknya ikut mendesak segera dilakukan Munaslub. Menurutnya, ini semua dilakukan demi masa depan Muaythai Indonesia.
“Kami dari seluruh Pengprov Muaythai se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan La Nyalla di PB Muaythai Indonesia saat ini. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh provinsi yang merasa aspirasinya tidak diakomodir. Ini adalah langkah darurat demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet Muaythai Indonesia," tegas Halim.
Para pengurus daerah berharap kemelut ini segera diselesaikan secara bijaksana melalui Munaslub. Hal tersebut guna melahirkan kepemimpinan baru yang lebih profesional dan solid demi kemajuan Muaythai Indonesia di kancah internasional.
(sto)
Lihat Juga :
