Ogah Kena Getahnya, Menpora Larang Pejabat Pemerintahan Pimpin Cabor
Jum'at, 28 Oktober 2016 - 10:41 WIB
Ogah Kena Getahnya, Menpora Larang Pejabat Pemerintahan Pimpin Cabor
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengingatkan sejumlah pejabat pemerintahan untuk tidak maju dalam pemilihan pengurus cabang olahraga di Tanah Air. Hal itu ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingat mengurus cabor dibutuhkan konsentrasi penuh.
"Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Nggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," kata Imam, dalam jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia, di Kantor Kemenpora, Jakarta, baru-baru ini.
Belakangan beberapa pejabat aktif sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan ketua umum di cabang olahraga. PSSI misalnya, ada Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.
Menyangkut pencalonan Eddy Rumpoko, sejak awal sebetulnya sudah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) 800/148/SJ 2012. Aturan internal pejabat daerah tersebut mengharamkan pejabat publik dan pejabat struktural pemerintahan, dari tingkat pusat sampai daerah melakukan rangkap jabatan.
Dijelaskan Menpora, pemimpin di kepengurusan induk olahraga nasional, harus berasal dari individu-individu kompeten dan fokus di olahraga yang bakal di pimpin. Ditambahkan, pejabat tinggi tentunya harus menghabiskan waktu mengurusi negara. Padahal di olahraga menuntut waktu yang total mengurusi peningkatan prestasi dan kondisi para atlet.
Di luar itu, Imam juga tidak ingin adanya rangkap jabatan, maka di kemudian hari pemerintah lah yang akan terkena getahnya. "Sekarang kalau ke depan ada soal, pasti nanti pemerintah yang disorot. Padahal ada organisasi yang bertanggung jawab. Ada Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karenanya warning pemerintah harus didengar betul," tegas dia.
Peringatan Menpora tentang larangan menteri dan pejabat militer merangkap jabatan di organisasi olahraga, sebetulnya sudah kali kedua diungkapkan. Pernyataan serupa pernah dia tegaskan, pada Senin (24/10). Peringatan keras dari Menpora, menyusul munculnya nama menteri dan kepala daerah, serta petinggi militer yang maju di bursa pencalonan ketua umum pengurus induk olahraga nasional.
Selain fenomena itu terjadi jelang Kongres Pemilihan PSSI, PP PBSI juga bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2016 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada 30 Oktober mendatang. Dalam Munas tersebut, sekaligus mengagendakan pemilihan ketua umum dengan masa bakti empat tahun mendatang.
Sejauh ini, sudah ada dua calon kuat yang akan bertarung merebutkan PBSI-1, yakni pejawat Gita Wirjawan dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purnawirawan) Wiranto. Nama terakhir pada Rabu (26/10), resmi diajukan 18 dari 34 Pengurus Provinsi (Pengprov) sebagai calon ketua umum.
"Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Nggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," kata Imam, dalam jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia, di Kantor Kemenpora, Jakarta, baru-baru ini.
Belakangan beberapa pejabat aktif sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan ketua umum di cabang olahraga. PSSI misalnya, ada Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.
Menyangkut pencalonan Eddy Rumpoko, sejak awal sebetulnya sudah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) 800/148/SJ 2012. Aturan internal pejabat daerah tersebut mengharamkan pejabat publik dan pejabat struktural pemerintahan, dari tingkat pusat sampai daerah melakukan rangkap jabatan.
Dijelaskan Menpora, pemimpin di kepengurusan induk olahraga nasional, harus berasal dari individu-individu kompeten dan fokus di olahraga yang bakal di pimpin. Ditambahkan, pejabat tinggi tentunya harus menghabiskan waktu mengurusi negara. Padahal di olahraga menuntut waktu yang total mengurusi peningkatan prestasi dan kondisi para atlet.
Di luar itu, Imam juga tidak ingin adanya rangkap jabatan, maka di kemudian hari pemerintah lah yang akan terkena getahnya. "Sekarang kalau ke depan ada soal, pasti nanti pemerintah yang disorot. Padahal ada organisasi yang bertanggung jawab. Ada Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karenanya warning pemerintah harus didengar betul," tegas dia.
Peringatan Menpora tentang larangan menteri dan pejabat militer merangkap jabatan di organisasi olahraga, sebetulnya sudah kali kedua diungkapkan. Pernyataan serupa pernah dia tegaskan, pada Senin (24/10). Peringatan keras dari Menpora, menyusul munculnya nama menteri dan kepala daerah, serta petinggi militer yang maju di bursa pencalonan ketua umum pengurus induk olahraga nasional.
Selain fenomena itu terjadi jelang Kongres Pemilihan PSSI, PP PBSI juga bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2016 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada 30 Oktober mendatang. Dalam Munas tersebut, sekaligus mengagendakan pemilihan ketua umum dengan masa bakti empat tahun mendatang.
Sejauh ini, sudah ada dua calon kuat yang akan bertarung merebutkan PBSI-1, yakni pejawat Gita Wirjawan dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purnawirawan) Wiranto. Nama terakhir pada Rabu (26/10), resmi diajukan 18 dari 34 Pengurus Provinsi (Pengprov) sebagai calon ketua umum.
(mir)
